Bawaslu Antisipasi Perbedaan Nomenklatur – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Antisipasi Perbedaan Nomenklatur

“Merujuk pada UU Pilkada, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Panwaslu. Sedangkan aturan dalam Pemilu, fungsi pengawasan dilakukan oleh Bawaslu,” ujar Hamiruddin Udu, kemarin. Lanjut dia, Bawaslu yang merupakan lembaga tetap memiliki masa kerja selama lima tahun. Sementara Panwaslu adalah badan Ad Hoc yang hanya dibentuk ketika Pilkada. Undang-undang yang saling bertentangan (kontradiktif) ini, kata dia, berpotensi dipermasalahkan pada gelaran Pilkada tahun depan.

Menghadapi persoalan itu, Doktor jebolan Universitas Udayana Bali ini menyebut, ada dua langkah yang dilakukan Bawaslu. Pertama, melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Panwaslu dalam UU Pilkada. Kedua, memberikan usulan naskah perubahan UU Pilkada ke DPR RI. “Judicial review ke MK adalah cara minimal menafsirkan status Panwaslu dalam UU Pilkada,” tuturnya.

Bawaslu Sultra saat ini masih menunggu upaya hukum yang dilakukan. Ia berharap ada kepastian sehingga Bawaslu tetap bisa melaksanakan tugasnya dalam Pilkada nanti. Selain persoalan nomenklatur dan definisi Panwaslu, jelasnya, ada sejumlah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan. “Termasuk mengenai jumlah komisioner Bawaslu yang akan bertugas pada Pilkada 2020 nanti. Perbedaan dari kedua undang-undang tersebut tentu akan mempengaruhi Bawaslu kabupaten/kota sampai pada tingkat di bawahnya. Aturan ini apabila tidak direvisi, tentu akan menghambat kinerja Bawaslu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan adil,” pungkasnya. (b/uli)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy