Sengketa Aset Muna-Mubar Tuntas di Tangan KPK – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Sengketa Aset Muna-Mubar Tuntas di Tangan KPK

KENDARIPOS.CO.ID — Sengketa kepemilikan aset antara Pemkab Muna dan Muna Barat akhirnya berakhir. Tarik ulur itu tuntas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Di meja mediasi, Pemkab Muna legawa melepas 5.370 aset senilai Rp.234 miliar lebih berpindah tangan ke otoritas Muna Barat.

(Kiri-Kanan) : Persoalan aset antara Pemkab Muna dan Muna Barat (Mubar) tuntas setelah KPK turun tangan. Wabup Muna Malik Ditu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifudin Udu, Bupati Muna LM. Rusman Emba, Bupati Mubar LM. Rajiun Tumada, Koordinator Wilayah VIII Tim Korsupgah KPK, Adliansyah, Wakil Bupati Mubar, Achmad Lamani dalam serah terima aset, Kamis (19/9).

Koordinator Wilayah VIII Tim Supervisi dan Pencegahan (Kosrupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution mengapresiasi kedua belah pihak bersikap kooperatif dalam proses mediasi. Pendekatan “tangan besi” KPK terbukti ampuh. “Kami tidak mau masuk di ranah politik. Pokoknya aturan harus ditegakan. Sekarang tuntas semua,” ujarnya usai rapat koordinasi (rakor) Koorsupgah KPK bersama delapan daerah di kepulauan Muna-Buton di Raha, Kamis (19/9).

Penyelesaian itu ditandai penandatangan berita acara serah terima pucuk pimpinan Pemkab Muna dan Muna Barat (Mubar). Bupati Muna, LM. Rusman Emba, Wakil Bupati Muna Malik Ditu, Pj. Sekab Muna Ali Basa dipihak Pemkab Muna. Sedangkan Bupati LM. Rajiun Tumada, Wakil Bupati Achmad Lamani dan Sekda Husain Tali di pihak Pemkab Mubar. Serah terima disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin Udu.

Adliansyah melanjutkan, duduk perkara masalah sengketa hanya karena ego sektoral dari masing-masing Pemkab. Ada yang keliru dari sudut pandang pengelolaan aset. Padahal aset daerah tetap milik pemerintah. Ihwal siapa pengelolanya, itu hanya soal pembukuan. “Tetap milik pemerintah. Apanya yang masalah. Sekarang kan hanya pindah buku.Dulu di Muna, kini ke Mubar,” lanjutnya.

Ia mengingatkan kepala daerah tidak main-main terkait aset daerah. Hal itu sudah menjadi bidikan lembaga anti rasuah. “Kalau tidak selesai di sini, saya bawa ke Jakarta (KPK),” urainya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy