Pengawasan Partisipatif Pemilu, Oleh : Indra Eka Putra – Kendari Pos
Opini

Pengawasan Partisipatif Pemilu, Oleh : Indra Eka Putra

Indra Eka Putra

KENDARIPOS.CO.ID — “An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?” artinya bagi seorang optimis dapat melihat cahaya meskipun (cahaya) itu tak ada. Tapi bagi pesimis selalu ingin menghindari cahaya, meskipun faktanya (cahaya) itu ada. Quote itu diungkapkan bapak filsafat modern: Rene Descartes, lima abad lalu. Tapi rasa-rasanya, bagi bangsa ini dalam membangun optimisme kebangsaan, quote Rene Descartes tersebut tetap linear sampai detik ini.

Mengapa ? Karena, jika sejak ide saja kita sudah pengecut, maka tidak patut lagi menaruh banyak harapan terhadap generasi tersebut. We do not describe the world we see. We see the world we can describe (kita tidak akan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan atas apa yang terjadi, tetapi pikiran kitalah yang mendeskripsikannya). Masyarakat Indonesia yang terbentuk dari kelompok-kelompok dan berbagai etnitas bahkan kerajaan-kerajaan dalam bingkai kebangsaan pasti tetap mempertahankan kebiasaan, tradisi dan adat istiadat dalam kelompok atau kerajaannya tersebut. Apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan atau persatuan Indonesia? Tentu tidak, karena Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi pada perubahan kedua telah menjelaskannya dalam pasal 28I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan dan peradaban. Artinya dalam konteks apapaun jika tujuannya untuk terobosan-terobosan perbaikan bangsa, itu boleh dan niscaya.

Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi (vide:pasal 1 ayat 2) menjelaskan jenis-jenis penentuan kekuasaan eksekutif dan legislative secara eksplisit. Baik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun undang-undang ada pada wilayah pemilu dan pemilihan, sebagai sarana pengejawantahan dari kedaulatan rakyat tersebut. Bahkan karena pentingnya pemilu, semua stakeholder bangsa ini pasti menaruh perhatian penuh atas berjalannya proses pemilu yang diharapkan berkualitas itu. Tak jarang cabang-cabang kekuasaan yang lain (selain eksekutif dan legislative) yang dipilih langsung dalam pemilu tersebut wajib melibatkan diri dalam kontestasi penuh intrik, dan stratak tingkat tinggi. Mengapa? Karena anggapan para pengusaha (penulis menyebutnya sebagai cabang kekuasaan intrinsik baru) sebagai pemodal ingin memastikan saluran dana yang dikeluarkan betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Dan hasilnya mereka-merekalah yang akan menentukan “kebijakan nasional dan daerah”, itulah pemaknaan mereka.

Pelembagaan Local Wisdom

Seperti Descartes, penulis terus membangun optimisme berbangsa sejak ide tersebut. Memang tak jarang di bebarapa forum penyelenggara pemilu khusunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik di level daerah, maupun nasional (yang juga penulis dorong dalam rekomendasi tindak lanjut divisi Hukum dan data informasi) dibawah pimpinan Fritz Edward Siregar, S.H.,L.LM.,PHD banyak teman-teman mengerutkan dahi jika tidak bisa dikatakan “menafikkan” usulan tersebut. Namun bagi penulis tidak mengapa, tidak masalah pula soal “kerutan dahi” atas ide ini. Toh masih ada keberuntungan sedikit, bahwa ide ini tak tertolak diawal seperti ide-ide yang lain. Jikapun tertolak diawal saya tetap akan membongkarnya dalam antithesa atau sintesa forum lain. Memang begitulah “ngototnya” penulis, sesuai prinsip “If you feel you can, then you can” (jika kamu merasa bisa, maka kamu bisa!).

Mengapa harus dilembagakan? Dasar pemikiran tentang pelembagaan local wisdom ini mengacu pada prinsip altruistik dalam hukum etika postmodernisme. Altruisme adalah lawan sebanding bagi kaum indivualisme atau egoisme yang tak peduli tentang komunitas, kelompok, masyarakat tradisi maupun bangsa. Altruisme juga adalah padanan yang pas bagi faham kebangsaan Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu kebangsaan. Jika pakai lidah penulis maka jadinya: berbeda tradisi namun satu tujuan kebangsaan yang jaya. Dalam konteks pemilu, falsafah jawa tentang “gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo” dapat disadur sebagai sumberdaya strategi anak bangsa yang melimpah untuk kejayaan bangsa dan Negara”.

Di Kabupaten Konawe, Sultra, tempat saya mengabdikan diri di lembaga pengawas pemilu, beberapa kali terlibat dalam diskusi dan praktek pelasaksanaan adat masyarakat. Misalnya, dalam hal tradisi pernikahan yang dikenal menggunakan hukum adat Kalosara. Ada prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat: inae konasara iyei pinesara, inae lia sara iyei pinekasara. Yang artinya (siapa berlaku “adat” baik maka dia akan diperbaiki “adat”, tetapi sebaliknya siapa berperilaku “adat” buruk maka dia akan diperburuk pula oleh “adat”). Prinsipnya, hampir semua tokoh adat Konawe sepakat bahwa money politik itu perilaku buruk adat. Alasannya dia menunggu uang yang bukan hasil keringatnya sendiri dan bahkan mengajarkan orang lain yang tidak dikenal untuk dipilih.

Dari 27 kecamatan di Kabupaten Konawe, 17 kecamatan yang penulis datangi. Baik dalam sosialisasi pemilih maupun pendidikan politik pemilu, petuah adat setempat sepakat memasukan “keharaman” money politik ke dalam “tula-tula” atau bacaan dalam ritual adat suku Tolaki. Faktanya, dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019, mereka terlibat aktif baik masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya maupun ditempat ritual pelaksanaan adat Suku Tolaki Konawe tersebut. Hasilnya, memang tak ada kasus money politik yang dilaporkan atau saling lapor. Tentu ini akan menimbulkan debat panjang. Namun pilkada sebelumnya dapat menjadi patokan bahwa dua kasu money politik yang diproses satu dalam rangka kampanye luar jadwal tetapi juga membawa bahan kampanye dan satu lagi soal uang saksi yang ditangkap oleh yang mengatasnamakan dirinya masyarakat (adat) tersebut. Sehingga setelah pemilu 2019 berakhir, kami juga (para tokoh-tokoh adat) bertemu dalam momen hari kemerdekaan. Di mana biasanya seluruh tokoh adat berkumpul di lapangan upacara Kantor Bupati. Usulnya sama yaitu sebaiknya Local wisdom ini dilembagakan.

Bagaimana caranya? Pertama; Dari sisi regulasi. Jika tidak bisa diatur dalam level undang-undang, maka Bawaslu dan KPU dapat mengaturnya melalui Peraturan pelaksana yaitu perbawaslu dan perKPU. Kita mengetahui bahwa pintu masuknya dapat menggunakan pasal 104 hururf (f) Undang-undang 7 (tujuh) tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif”. Dalam norma inilah “pelembagaan Local Wisdom dapat dilegitimasi. Melegitimasinya dengan cara memberikan anggaran terhadap dan lembaga-lembaga adat daerah dijadikan pemantau yang sah. Untuk KPU pun demikian, pintu masuknya dapat menggunakan pasal 448 tentang partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik bagi pemilih. Reasioningnya sederhana dalam hukum adminitrasi negara mengenal teory freies ermessen atau discretion of power dalam membuka suatu kekosongan hukum bukan dalam posisi diam (staat in rust).

Mereka yang diberikan ruang dan dilegitimasi mempunyai tanggung jawab moral dan hukum (karena berkonsekuensi anggaran dan evaluatif). Beda halnya dengan pemantau yang tanpa anggaran hanya melekat tanggung jawab moral, tanpa tanggung jawab hukum. Memang tak mudah, tapi juga tak sulit. Syaratnya kita cukup konsisten mempertahankannya. Bukankah hal-hal besar terbentuk dari perilaku yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi tradisi, lalu tradisi yang dilakukan berulang-ulang kemudian menjadi peradaban. Artinya peradaban hari ini adalah kebiasaan kecil masa lalu. Dan pelibatan struktur adat masing-masing daerah dalam konteks pengawasan partisipatif adalah kebiasaan yang bisa saja dianggap kecil hari ini tetapi jika telah menjadi budaya; saya, anda, dan kita semua bangsa Indonesia akan merasakan manfaat dari hal kecil tersebut. Jangan sering memandang enteng hal kecil!

Kedua; Aspek Sumber Daya Manusia. Dalam buku Fritz Edward Siregar “menuju Peradilan Pemilu” pada halaman 95-97 dijelaskan tentang transformasi kelembagaan Bawaslu menjadi Badan Peradilan Pemilu. Hal ini disebabkan desakan publik terkait para pencari keadilan (electoral-justiciabelen), mudah mendapatkan kepastian hukum dalam proses satu atap, yang kedua keterlambatan penegakkan keadilan pemilu (justice delayed is justice deniyed) serta disertasi Ida budhiyati (mantan anggota KPU-RI) dan Refli harun (Ahli Hukum tata Negara) yang pointnya memberi pilihan kepada Bawaslu untuk bertransformasi sebagai lembaga Peradilan Pemilu tanpa dibebabkan fungsi pengawasan seperti saat ini. Artinya, fungsi pengawasan itu dikembalikan kepada masyarakat.

Tentu ini dilema bagi penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Tapi bagi penulis, ini pilihan biasa saja. Karena pilihan pertama tetap berkonsekuensi perubahan Undang-undang dasar 1945 yang tentu tak semudah membalikkan telapak tangan. Kemudian, soal kewenangan pengawasan yang dikembalikan kepada masyarakat, penulis berpandangan bahwa inilah hakikkat ide Pelembagaan local wisdom untuk menjadi alat ukur terakhir keadaban dan sensifitas masyarakat Indonesia yang sangat berbudaya. Disinilah kita uji dalam rentan waktu 10 atau 20 tahun proses; perilaku-kebiasaan-tradisi-dan peradaban dalam bingkai pengawasan partisipatif.

Ketiga: Teknis. Pada soal ini, titik tekannya hanya pada sarana dan prasarana. Saya mengingat pidato Wakil Presiden Republik Indonesia HM. Jusuf Kalla yang kurang lebih menyatakan bahwa Bawaslu telah diberikan kepercayaan anggaran melebihi Kemendagri. Bacaan saya artinya, semua langkah harus sudah dimaksimalkan. Semua potensi harus sudah dikembangkan, dan semua stakeholder harus sudah diaktifkan. Jika Kemendagri dengan anggaran yang lebih kecil dari Bawaslu dapat melakukan banyak hal tentang tupoksinya, maka saya yakin Bawaslu dapat lebih dari itu. Akhirnya, soal pelembagaan local wisdom ini bagi penulis adalah senjata pamungkas (ultimum remedium) dalam mengikis bahkan menghilangkan tradisi money politik. Jangan katakan selama kantong diatas money politik akan tetap ada. Tapi katakanlah bahwa selama tangan diatas (berdoa dan berusaha) dengan semua potensi strategi, maka, solusi akan tetap ada. “We can Build A reputation on What we going to do” (Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu). (*)

*Penulis adalah Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kabupaten Konawe.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top