Pasal Penghinaan Presiden Disorot – Kendari Pos
Nasional

Pasal Penghinaan Presiden Disorot

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — DPR RI hingga saat ini masih melakukan penyempurnaan RKUHP. Rencananya, dewan akan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September mendatang. Sejumlah elemen masyarakat menolak RKUHP disahkan. Alasannya, banyak pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah. Di antara mengancam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga jadi sorotan.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) menilai pasal ini multi intepretasi alias pasal karet. Versi PKS wajar jika presiden menjadi pusat perhatian publik. Terlebih konstitusi sudah menyatakan kebebasan pendapat adalah hak warga negara. Presiden sebagai pejabat yang mengurus urusan publik wajar selalu jadi pusat komentar. “Kedepankan pendekatan edukasi kepada masyarakat. Pemberlakuan pasal penghinaan presiden bukan langkah bijak. Jauh lebih baik melalui pendekatan literasi dan edukasi,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Kamis (19/9).

Pasal Penghinaan terhadap Presiden tertuang dalam KUHP yang baru. Dalam penjelasannya disebutkan tegas bahwa kebebasan berpendapat untuk mengkritik kebijakan pemerintah tidak termasuk kategori penghinaan presiden. Pasal 218 ayat 1 menyebutkan: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy