Larangan Bagi Eks Koruptor Ikut Pilkada Hanya Masuk PKPU – Kendari Pos
Politik

Larangan Bagi Eks Koruptor Ikut Pilkada Hanya Masuk PKPU

La Ode Abdul Natsir Muthalib


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat eks koruptor tidak diikutkan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Larangan itu rencananya akan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan menjadi rujukan KPU sebagai leading sector penyelenggaraan Pilkada. Ketua KPU Sulawesi Tenggara, La Ode Abdul Natsir Muthalib, saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut.

“Belum ada undang-undang yang mengatur larangan mantan napi korupsi maju di Pilkada. Sehingga ada wacana untuk dituangkan dalam ketentuan yang baru,” ujar Abdul Natsir saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, sudah ada PKPU nomor 20 tahun 2018 yang di dalamnya memuat larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Dengan ketentuan ini, KPU pada saat itu menggugurkan sejumlah Caleg berstatus eks koruptor.

Namun, ada yang mengajukan penolakan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga dilakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA membatalkan ketentuan tersebut. Selain bertentangan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, materi PKPU itu juga bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 71/PUU-XIV/2016 yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. “Sehingga, melalui Bawaslu, beberapa kabupaten/kota meloloskan Caleg-caleg mantan koruptor. Pada prinsipnya, kami di daerah hanya mengikuti aturan yang dibuat oleh pusat,” pungkasnya.

Pengamat Hukum Tata Negara Sultra, Kamaruddin Djafar, menilai wacana KPU menuangkan larangan tersebut dalam PKPU, tidak tepat. Menurutnya, kedudukan PKPU hanya mengatur teknis pelaksanaan Pemilu. Adapun norma-norma pokok harus ada dalam undang-undang (UU). “Tidak pas PKPU mengatur hal ini. PKPU hanya mengatur tindak lanjut yang menjadi kehendak UU. Jadi yang harusnya dilakukan adalah revisi UU,” tutur Kamaruddin, kemarin.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy