Ikhtiar KPK Dekati Jokowi – Laman 3 – Kendari Pos
Nasional

Ikhtiar KPK Dekati Jokowi

Kurnia menilai, pengesahan UU 30/2002 tersebut pun cacat formil. Selain tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2019, rapat Paripurna di DPR pun tak memenuhi kuorum. “Ketika Paripurna juga tadi dihadiri 80-100 orang saja, yang mana tidak mencapai kuorum. Selain itu substansinya hampir keseluruhan sangat mudah untuk didebat yang mungkin dapat dikatakan bermasalah, karena akan melemahkan KPK dan memeperlambat penegakan hukum korupsi yg dilakukan oleh KPK,” tukas Kurnia.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara lainnya Muhammad Rulliyandi mengatakan langkah pemerintah dan DPR merevisi UU KPK sebagai perbaikan ketatanegaraan. “Pada hari ini kita melihat revisi UU KPK sebagai penyempurnaan, bukan pelemahan tapi penguatan. Dibuat dengan tujuan memberikan satu perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara,” seru Rulliyandi.

Rulliyadi memberikan catatan terhadap substansi dari revisi UU KPK ini. Pertama terkait Dewan Pengawas KPK. Rulliyandi menilai adanya dewan pengawas untuk memastikan terlindunginya hak asasi warga negara dalam penyadapan yang dilakukan KPK. “Penyadapan harus diawasi agar tidak menyalahi HAM,” ujar Rulliyandi.

Kedua terkait SP3, Rulliyandi menilai SP3 diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. “Perlu SP3 karena kita bicara negara hukum. Asas kepastian hukum orang kalau sudah disidik itu perlu kepastian hukum apa kasus itu tipikor atau bukan,” tandas Rulliyandi.(chi/tan/jpnn)

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy