Dengarkan Suara Pewaris Negeri : Mahasiswa Minta UU KPK Dicabut, RUU Dibatalkan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Dengarkan Suara Pewaris Negeri : Mahasiswa Minta UU KPK Dicabut, RUU Dibatalkan

Sejumlah elemen Mahasiswa melakukan orasi di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Mereka menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), UU KPK hasil revisi, dan rancangan serta revisi UU lainnya lantaran dinilai mencederai demokrasi. Mereka menganggap kondisi Indonesia semakin genting jika RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, hingga RUU Sumber Daya Air disahkan karena rentan mengkriminalisasi warga dan merusak lingkungan.

KENDARIPOS.CO.ID — Aksi unjuk rasa mahasiswa meletup di banyak kota, kemarin. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra). Demo di berbagai kota itu menyuarakan tuntutan hampir sama, terutama menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK.

Aksi pada Selasa (24/9) ini merupakan kelanjutan dari aksi penolakan RUU KPK dan RKUHP serta sejumlah RUU bermasalah yang bergulir di DPR. Massa dan aparat sempat terlibat bentrok hingga mengakibatkan massa aksi terluka.

Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Arif Rachman Hakim mengungkapkan, aksi yang dilakukan oleh puluhan ribu mahasiswa semata untuk menolak disahkannya UU KPK, RKUHP hingga sejumlah Undang-Undang yang dinilai bermasalah.

“Kami merasa kecewa atas tanggapan legislator atas aksi kami dari tanggal 19 September sampai dengan hari ini (kemarin,red),” kata Hakim yang diamini rekan-rekannya disela aksi, kemarin. Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini menambahkan, sebagai wakil rakyat, DPR mestinya mendengarkan aspirasi mahasiswa yang mewakili suara para pewaris negeri.

“Kami tidak percaya atas langkah Pemerintah dan DPR yang menunda pengesahan empat undang-undang. Di antaranya RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP. Kami bersama mahasiswa Indonesia lainnya menyatakan mosi tidak percaya. Bahwa menolak segala RUU yang bermasalah sampai saat ini,” tegas Hakim.

Hakim pun menegaskan, pihaknya bersama seluruh mahasiswa di Indonesia meminta dengan tegas agar Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan pengesahan UU KPK. “Harga mati, batalkan RUU tersebut,” ujarnya.

Pengamat Komunikasi Publik dan Politik Sultra, Dr. Muh. Najib Husain menilai, pemerintah mestinya mendengarkan aspirasi mahasiswa. Sebab, bagaimanapun juga mereka adalah calon pewaris kepemimpinan negeri ini. “Ada keresahan dikalangan mahasiswa. Makanya, mereka turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan itu. Terutama soal UU KPK dan sejumlah RUU tersebut,” kata Najib, kemarin.

Akademisi UHO ini menilai, jika Presiden Jokowi tidak mau mendengar suara rakyat, maka bisa menjadi alarm bahaya baginya. “Jika tidak diantisipasi, gerakan ini akan semakin membesar. Pemerintah mestinya mau mendengar aspirasi rakyat,” ujarnya.

Lanjut Najib, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengembalikan aturan-aturan yang ada. RUU yang ditolak oleh rakyat, jangan sampai dipaksakan penerapannya.

Protes yang dari sejumlah kalangan terhadap RUU tersebut, menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) ini sah-sah saja dilakukan. Mengingat banyaknya permasalahan dalam RUU dimaksud.

“Kalau pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka mahasiswa seluruh Indonesia semakin solid. Ini bisa berbahaya,” ingatnya. Senada disampaikan Pakar Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Hariman Satria. Dia menilai, Presiden Joko Widodo kurang sensitif terhadap persoalan-persoalan esensial bangsa utamanya mengenai korupsi.

“Kita tidak tahu, apakah Jokowi sadar atau tidak. Padahal, tergambar jelas sistem kapitalis dan liberalisme sangat membelenggu bangsa,” ujar Hariman Satria saat dihubungi, Selasa (24/9). Merajalelanya korupsi, kata dia, dikarenakan budaya pragmatisme yang terus dipelihara pemerintah dan kroni-kroninya. Pada kampanye periode pertama, Jokowi berjanji akan memilih menteri-menteri profesional, mengurangi jatah partai politik, serta menghindari politik praktis. Namun yang terjadi tidak demikian.

“Jaksa Agung dari partai politik. Ada bagi-bagi kekuasaan terhadap tim sukses. Pragmatisme digambarkan dengan gamblang oleh Jokowi sendiri,” terangnya.

Praktik tersebut, lanjut dia, merambat ke banyak tempat. Kejaksaan tidak lagi progresif memberantas korupsi dan di saat bersamaan, presiden menunjukkan sikap serupa. Hal inilah yang kemudian menyulut amarah publik. Sehingga, massa turun ke jalan-jalan untuk menyampaikan aspirasinya.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini berpendapat, terdapat banyak masalah dalam RUU yang didorong pengesahannya belakangan ini. Terutama delik korupsi yang diatur sendiri dalam RKUHP. Padahal, tindak pidana korupsi sudah diatur dalam UU Anti Korupsi. Kendati RUU ini telah dibatalkan, menurutnya, masih ada celah akan timbulnya masalah. Ia juga menyoroti RUU Pertanahan yang saat ini masih digarap. UU ini akan memberikan hak pemutihan kepada para pemilik tanah dalam jumlah besar untuk tidak diganggu dan diambil alih oleh negara. “Ini berbahaya. UU ini jelas-jelas berpihak kepada kelompok borjuis,” tuturnya.

Pegiat anti korupsi ini dengan lugas mengatakan, ada banyak masalah yang muncul di awal pemerintahan Jokowi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jokowi kurang sensitif dalam upaya perbaikan negara dan mengabaikan agenda-agenda hukum. Maka tidak mengherankan jika banyak protes dari masyarakat.

Kepercayaan terhadap pemerintah kian melemah. Aksi protes yang dilayangkan adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Ketika perlawanan ini semakin masif, bisa terjadi pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. “Kemungkinan terburuknya bisa terjadi revolusi. Kalau revolusi, negara bisa bubar. Sebelum ini terjadi, Jokowi harus memperbaiki kinerjanya di periode kedua,” jelasnya.

Sementara itu, gerakan mahasiswa diminta berhati-hati atas masuknya penumpang gelap yang punya agenda sendiri. Salah satunya menurunkan Presiden Joko Widodo. Mahasiswa diminta tetap waspada, cerdas, dan selalu damai dalam menyampaikan aspirasinya.

Hal itu disampaikan Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam. Menurutnya, terdapat tiga elemen yang melakukan aksi turun ke jalan. Pertama, gerakan mahasiswa dan aktivis yang memiliki agenda orisinal. Yakni fokus pada penolakan revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU Kebakaran Hutan, RUU Pertahanan, RUU Keamanan Cyber dan RUU Pertanahan.

Kedua, pihak yang mendukung Jokowi saat Pilpres 2019, namun kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap melemahkan KPK. Ketiga penumpang gelap yang berusaha memanfaatkan gerakan mahasiswa yang terkonsolidasi dengan baik. Caranya, menggeser isu ke arah sikap-sikap politik inkonstitusional.
Terbukti muncul tagar #turunkanJokowi serta menyuarakan menggagalkan pelantikan Capres-Cawapres 2019 terpilih pada 20 Oktober 2019. ” Kelompok ketiga, yang notabene penumpang gelap ini jelas tidak sesuai dengan agenda aksi orisinal,” ujar Umam di Jakarta, Selasa (24/9).

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy