KENDARIPOS.CO.ID — Tahapan Pilkada 2020 akan segera dimulai. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pun ditenggat, paling lambat 1 Oktober 2019 mendatang. Meski tersisa sepekan lagi NPHD harus ditandatangani, tetapi evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait kesiapan anggaran pada tujuh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, belum jelas.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Hj. Isma, mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum mendapat konfirmasi terkait kesiapan anggaran Pilkada setiap daerah. “Ada yang sudah masuk APBD dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada seperti Konawe Selatan (Konsel). Tetapi, penganggaran untuk Pilkada, tidak ada,” tutur Isma saat ditemui, Selasa (24/9).
Isma berharap, disisa waktu yang ada sebelum batas akhir NPHD ditandatangani, pemerintah daerah harusnya telah mempersiapkan anggaran demi berlangsungnya tahapan Pilkada. “APBD yang sedang minus, menjadi alasan kebanyakan Pemkab. Terlebih permintaan KPU yang besar. Tapi bagi kami itu bukan alasan,” ungkapnya.
Mantan Pj Sekprov Sultra ini mengungkapkan, saat pemilihan gubernur, Pemprov juga mengalami kesulitan anggaran. Namun, pada perjalanannya, anggaran tetap tersedia dan tahapan Pilkada tetap berjalan. “Ini hanya persoalan bagaimana prioritas daerah tersebut, apa yang harus diutamakan,” pendapatnya.
