26 Aset Pemda Buton Diserahkan ke Pemkot Baubau – Kendari Pos
Bau-bau

26 Aset Pemda Buton Diserahkan ke Pemkot Baubau

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) memediasi polemik aset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau membuahkan hasil. Sebanyak 26 aset milik Pemkab Buton yang ada di wilayah Kota Baubau akhirnya diserahkan ke Pemkot Baubau, Selasa (17/9) malam. Hanya saja, jumlah itu masih sedikit dibanding keseluruhan aset Buton yang ada di wilayah Kota Baubau. Berdasarkan catatan KPK, ada sekira 341 aset milik Pemkab Buton yang harus diserahkan ke Kota Baubau. Itu berarti dari 26 aset yang diserahkan masih ada 315 aset yang masih dikelolah oleh Pemkab Buton dan belum diserahkan.

“Alhamdulillah, kita baru saja menandatangani proses penyerahan aset (milik Pemkab Buton ke Pemkot Baubau, red). Semua ini sebagai tindak lanjut MoU yang ditandatangani di Kendari pada Agustus lalu,” kata Kordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kosupgah) KPK Sultra, Adlinsyah Nasution saat ditemui di kantor Wali Kota Baubau usai penyerahan aset.

Polemik aset antara dua daerah itu telah lama berlangsung dan tak kujung menemukan solusi. Pemkab Buton baru mau menyerahkan asetnya ke Kota Baubau setelah KPK turun tangan dan ikut memediasi. Pada tahap pertama ini sebanyak 26 aset telah diserahkan berbentuk sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). “Teman-teman dari Buton sedang melakukan rekonsiliasi, cuman saya minta bawa dulu yang ada. Jadi sudah clean and clear ya, karena sudah diserahkan meski bertahap. Salah satunya penyerahan aset HPL tanah berdirinya Lippo. Itu paling bernilai,” katanya Adlinsyah Nasution.

Dari sejumlah aset yang telah diserahkan tersebut, tanah dan gedung Lippo Plaza adalah salah satu aset besar Buton yang ada di wilayah Kota Baubau. Meski saat ini telah diserahkan ke Baubau namun untuk pembagian PAD masih akan dikaji lebih lanjut. “Itu (Pembagian pendapatan) nanti berikutnya dibicarakan. Kita akan kaji lagi seperti apa, sekarang khan baru HPL-nya yang diserahkan. Artinya kita akan pelajari kembali dan saya akan kawal. Pastinya alas haknya sudah kita pegang,” terangnya.

Meski begitu, Adlinsyah mengaku telah mendapat mendapat informasi bila ada jangka waktu BOT (Build-Operate-Transfer) selama 30 tahun. Artinya setelah 30 tahun berjalan maka akan dikembalikan ke pemerintah daerah. “Nantinya akan ke Baubau juga,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Baubau, Dr AS. Tamrin mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi bantuan Kordinator Wilayah VIII Korsupgah KPK yang berkolaborasi dengan kejaksaan dalam penertiban aset tersebut. Selanjutnya pihaknya akan melakukan pembenahan kareba banyak aset yang sudah rusak dan kumuh. “Nanti akan direhab dan kira kelola dengan baik. Nantinya akan digunakan untuk urusan dinas. Insya Allah anggaran rehab kita ajuka pada 2020,” tutupnya. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top