Stadion Lakidende di “Anak Tirikan”, DPRD : Nanti Lahannya Ada yang Klaim, Baru Diperhatikan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Stadion Lakidende di “Anak Tirikan”, DPRD : Nanti Lahannya Ada yang Klaim, Baru Diperhatikan

KENDARIPOS.CO.ID — Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) kerap diserobot warga. Upaya Pemprov untuk menguasai kembali lahan Lakidende, Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID), Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, yang diklaim warga, tak kunjung tuntas. Warga enggan meninggalkan kawasan itu, upaya Pemprov menyelesaikan sengketa lahan Lakidende menuai sorot dari parlemen.

Stadion Lakidende

Ketua komisi I DPRD Provinsi Sultra, Taufan Alam mengatakan, persoalan lahan Lakidende itu bukan hanya kesalahan warga. Masalah itu terjadi akibat lambanya tindak lanjut Pemprov untuk menguasai lahan itu. Sebab kawasan itu telah lama di “Anak tirikan”.

“Nanti ada yang mengklaim baru menjadi perhatian. Selama ini didiamkan, tidak pernah ada pembangunan kawasan. Padahal itu salah satu kawasan stadion kebanggan Sultra. Ketika benar-benar kawasan itu telah resmi menjadi milik pemerintah, Pemprov harus segera membangun kawasan, tidak lantas membiarkan begitu saja,”tegasnya.

Ia menambahkan, mestinya Pemprov melakukan perbaikan terhadap Lakidende, meskipun masih ada masalah di dalamnya. Proses penuntasan sengekata bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang benar. Pemprov harusnya tidak melimpahkan persoalan lahan Lakidende ke Kejaksaan. Jika bukti kuat, tidak perlu sampai di meja jaksa. Yang dilakukan pemerintah, hanya ganti rugi pada dua warga pemilik sebagian aset Lakidende.

“Apa urusanya di serahkan ke Kejaksaan, itu milik pemerintah, harus pemerintah sendiri yang tangani. Di Kejaksaan, bila terkait ada proses hukum. Kan aneh kalau kita memproses hukum masyarakat kita. Memang masyarakat kita banyak yang nakal, tapi kita sebagai pihak pemerintah tidak boleh berlaku seenaknya. Intinya Pemprov segera duduki aset dan manfaatkan. Jika tidak dimanfaatkan maka sampai kapanpun persoalan ini akan terus berlanjut,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata Kejaksaan Tinggi Sultra, La Ode Amili mengatakan, pihak Pemprov baru melakukan penyuratan ke pihak Kejati, 30 Juli terkait permohonan dan pemberian surat kuasa khusus (SKK) untuk masalah lahan Lakidende. Namun permohonan itukan tidak langsung disetujui, harus ditelaah lebih dulu. Hanya saja dalam surat permohonan, kata dia, Pemprov belum melampirkan data-data terkait aset. Bila Pemprov menginginkan SKK, selain mengajukan permohonan juga perlu dilengkapi data-data khusus terkait aset.

“Sebab inikan perlu data-data yang diterima, bukan hanya surat lembaran. Ini juga perlu kajian, bila aset ini memang benar milik Pemprov, maka ada langkah-langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh, entah itu somasi ataupun langkah hukum lainnya,” terangnya saat ditemui diruang kerjanya (6/8). Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Sultra, Jaya Bakti mengatakan, Pemprov telah menyerahkan kasus itu kepada Kejaksaan. Warga yang mengklaim lahan Pemprov Sultra, siap-siap berhadapan dengan pihak kejaksaan. Langkah ini sebagai upaya pemerintah berdasarkan usulan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy