Pengesahan RTRW Konkep Tertahan di Kemen-ATR – Kendari Pos
Konawe Kepulauan

Pengesahan RTRW Konkep Tertahan di Kemen-ATR

KENDARIPOS.CO.ID — Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Konawe Kepulauan (Konkep) kini sedang digenjot. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep, terus berupaya agar RTRW itu secepatnya dapat disahkan. Saat ini, dokumen RTRW tersebut masih terus bergulir di Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Konkep, Abdul Halim, mengatakan RTRW Konkep masih dalam proses pembahasan di Kementrian ATR untuk disetujui. Makanya, ia belum bisa menyimpulkan kapan dokumen tersebut ditetapkan. Padahal daerah sudah menghabiskan empat tahun anggaran dokumen RTRW.

Di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, penyusunan RTRW itu menghabiskan anggaran sekira Rp 630 juta. Dengan rincian, peyusunan analisis materi teknis RTRW Rp 300 juta, penyusunan rancangan peraturan daerah RTRW sekira Rp 83 juta dan penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah RTRW sekira Rp 250 juta. Tahun 2016, pemda mengalokasikan anggaran Rp 150 juta untuk koordinasi dan konsultasi. Karena tak tuntas, pihaknya kembali menganggarkan Rp 130 juta untuk koordinasi ulang.

Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran sekira Rp 320 juta untuk penyusunan dokumen review KLHS RTRW, penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta validasi dokumen KLHS RTRW. “Jadi, hanya Rp 320 juta untuk revisi RTRW di APBD-P 2018. Bukan Rp 500 juta seperti yang dilontarkan anggota DPRD Konkep,” dalih Abdul Halim.

Belum ditetapkannya RTRW sambungnya, bukan berarti pihaknya tidak proaktif untuk mengurus dokumen tersebut. Pada tanggal 8 Maret lalu, pihaknya mengikuti rapat pralintas sektor ke dua yang dihadiri Pemkab Konkep, Pemprov Sultra dan pemerintah pusat. “Rapat ini dilakukan secara resmi dan bukan rapat diam-diam,” tegasnya.

Pembahasan dokumen RTRW tersebut lanjutnya, telah lama tuntas. Hanya saja, ada beberapa perusahaan pertambangan di Pulau Wawonii yang melayangkan surat somasi kepada Pemprov Sultra. Pasalnya, Pemprov Sultra mensahkan Perda nomor 02 tahun 2014 tentang RTRW provinsi tahun 2014-2034 pada tangal 19 Maret 2014. Yang mana pada pasal 39, Konkep tidak diperuntukan sebagai wilayah pertambangan dan Perda Konkep nomor 13 tahun 2017. “Makanya, tidak lagi ada ruang untuk kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Kalau bukan persoalan tambang, RTRW Konkep ini sudah lama di Perda-kan. Karena tinggal menunggu persetujuan substansi dari Kementrian ATR,” jelasnya. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top