Kasus Korupsi Bonus Atlet Porprov Konut : Sekum KONI Ditahan, Jaksa Bidik Tersangka Lain – Kendari Pos
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Bonus Atlet Porprov Konut : Sekum KONI Ditahan, Jaksa Bidik Tersangka Lain

KENDARIPOS.CO.ID — Jajaran jaksa di Kejari Konawe terus mendalami kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional KONI Konawe Utara (Konut) dari PT Antam dan dana hibah dari Pemkab Konut, yang diperuntukan untuk bonus atlet Porprov 2018. Korps adhyaksa telah menahan Sekretaris KONI Konut, Rahman Sorau di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Lalonggowuna, 1 Agutus lalu. Meski begitu, jaksa masih mengincar tersangka lain pada perkara yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp 700 juta itu.

Korps adhyaksa telah menahan Sekretaris KONI Konut, Rahman Sorau di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Lalonggowuna.

Kepala Kejari Konawe, Jaja Raharja melalui Kasi Intel Gede Ancana mengatakan sebanyak 15 saksi telah dimintai keterangannya untuk mendalami kasus ini. Tersangka sudah dua kali diperiksa, namun belum ada kesaksian yang mengarah adanya tersangka lain. Meski begitu, pihaknya masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan, apakah ada orang lain yang menikmati bonus atlet itu.
“Kita belum bisa pastikan ada atau tidak tersangka lainnya. Tapi kami terus melakukan penyidikan. Kita akan menindaklanjuti jika ada dugaan orang lain yang menadah aliran dana keringat atlet tersebut,” jelasnya.

Saat Porprov di Kolaka 2018 lalu, PT Antam memberikan bantuan sebesar Rp450 juta. Ditransfer ke rekening tersangka atas nama KONI Konut melalui Bank Pembangunan Daerah Konut. Selain itu, KONI Konut juga mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkab Konut sebesar Rp265 juta, diperuntukkan bagi atlet berpretsasi di Porprov. Namun tersangka ditengarai tidak menyalurkan dana tersebut, melainkan digunakan untuk kegiatan pribadi.

Perbuatan mantan Kabag Humas Pemkab Konut itu, kata dia, diduga merugikan negara Rp 700 juta. Namun itu hanya sebatas estimasi jaksa, hasil hitungan resmi, masih menunggu dari Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Tersangka disangkakan primer pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (hel/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top