Forsemesta dan Jatam : Pak Polisi, Jangan Kriminalisasi Warga Wawonii ! – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Forsemesta dan Jatam : Pak Polisi, Jangan Kriminalisasi Warga Wawonii !

KENDARIPOS.CO.ID — Amin, salah seorang warga Desa Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan belum bisa move on pasca dipanggil penyidik Polda Sultra. Sebagai warga yang keseharian hanya bergelut dengan cangkul dan tanah, dirinya sempat trauma saat menerima surat panggilan Polisi. Parahnya lagi, dia mengaku istrinya langsung tak sadarkan diri saat mengetahui suaminya berurusan dengan Polisi. “Istri saya sangat takut. Bahkan, sempat pingsan saat melihat surat pangilan dari Kepolisian itu,” cerita Amin saat ditemui di lokasi perkebunannya, yang didampingi puluhan warga penolak tambang, Rabu (31/7/2019).

Puluhan warga Desa Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Konawe Kepulauan bergantian menjaga lahan mereka agar tidak dijadikan jalan hauling dan jalan tambang oleh PT. GKP. Siang malam mereka berjaga. Bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan, kini sudah membangun tiga lapak di puncak gunung sebagai posko penjagaan

Dia juga mengaku sempat kaget dan was-was saat menerima surat panggilan pemeriksaan tersebut. Sebab, bagaimanapun, merasa tak bersalah. “Kami tidak pernah sedikitpun menghalangi kegiatan perusahaan (PT. GKP). Kami hanya mempertahankan kebun yang sudah menjadi sumber kehidupan kami selama ini,” katanya dengan nada sendu. Pria paruh baya yang kesehariannya bertani itu mengaku, jika lahannya seluas satu hektare itu diambil perusahaan, maka sumber kehidupannya akan terputus. “Tak tahu lagi bagaimana menyambung hidup, jika lahan pertanian yang sudah puluhan tahun kami garap, diambil pihak perusahaan. Makanya, kami minta pihak Kepolisian bijaksana menyikapi persoalan ini,” harap pria 51 tahun tersebut.

Lebih jauh Amin menjelaskan, kebun yang dipenuhi pohon kelapa dan jambu mente sudah menjadi sumber penghasilan sejak 30 tahun lalu. “Lahan ini sudah menjadi sumber kehidupan istri, dan anak-anak selama puluhan tahun. Makanya, apapun yang terjadi, saya tetap pertahankan hak kami. Sejengkal pun, saya tidak ikhlas mau dilewati alat pertambangan. Jadi, jangan dianggap sikap kami ini sebagai upaya menghalang-halangi aktivitas perusahaan,” jelasnya dengan suara terbata-bata.

Hingga saat ini, puluhan warga selalu berada di lokasi kebun yang diduga akan diambil PT. GKP. Mereka rela bergantian menjaga lahan agar tidak dilewati “kuda besi” milik perusahaan. Ada tiga lapak yang dibangun warga di puncak gunung sebagai posko penjagaan. “Kami kompak menolak hadirnya pertambangan di daerah ini. Warga hanya mempertahankan lahannya. Makanya, kami minta Kepolisian jangan lakukan kriminalisasi,” tegas Wawan, warga Wawonii Tenggara lainnya.

Selain Amin, dua warga lain yang juga dipanggil Kepolisian adalah La Baa (90 tahun), dan Wa Naa (85 tahun). Ketiganya diduga melanggar pasal 162 UU Mineral dan Batu Bara nomor 4 tahun 2009. Bunyinya: setiap orang yang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. “Kami tidak ingin warga dikriminalisasi,” timpal Wati, warga lainnya.

Desakan supaya jangan ada kriminalisasi terhadap warga Wawonii juga disuarakan Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara. Koordinator Presidium Forsemesta Sultra, Muhamad Ikram Pelesa menegaskan, protes dan gerakan penolakan yang dilakukan masyarakat sudah benar. Sebab, menurutnya regulasi telah menegaskan pelarangan aktivitas pertambangan di pulau kecil, termasuk Konkep.

“Ini bukan pertama kalinya terjadi di Konkep. Saya yakin, apa yang disampaikan masyarakat dan kawan-kawan aktivis adalah sebuah kebenaran. Kami berpandangan yang sama bahwa pulau Wawonii harus bebas dari aktivitas pertambangan tanpa terkecuali,” jelasnya. Mahasiswa Pascasarjana Managemen Corporate Social Responsibility (CSR) Universitas Trisakti ini juga mengecam kriminalisasi terhadap masyarakat Wawonii. “Kalau tidak segera dihentikan, saya akan memimpin perlawanan di Jakarta. Kami menilai, PT. GKP sangat arogan terhadap masyarakat wilayah lingkar investasi,” tegasnya.

Jika dalam persoalan ini, PT. GKP masih getol melakukan kriminalisasi terhadap mereka, maka ini sungguh bentuk arogansi perusahaan dan benih penindasan kepada masyarakat wilayah lingkar investasi. “Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Saya akan pimpin perlawanan di Jakarta,” kecamnya. Desakan supaya jangan ada kriminalisasi warga juga disuarakan Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar. Dia menegaskan, tidak ada upaya menghalangi kegiatan perusahaan yang dilakukan warga. “Warga hanya berupaya membela diri. Karena, aktivitas perusahaan menyerempat lahan lain. PT. GKP membangun sebuah jalan yang mengenai lahan masyarakat. Kami hargai proses hukum. Tapi tolong, warga jangan dikriminalisasi,” kata Melky.

Dia menambahkan, warga tetap bertahan, karena itu lahan produktif yang sudah lebih 30 tahun digarap. Misalkan, dua warga bernama Wa Ana dan La Baa, telah mengelolah hampir 35 tahun, sementara Amin 31 tahun. Di lahan ini ada begitu banyak jambu mete, pala, pisang, yang menghidupi anak istri mereka. Termasuk mengongkosi anak-anak untuk sekolah. “Makannya, kami tekankan, ini sebuah perampasan yang dilakukan perusahaan. Pihak Kepolisian harus bijak menyikapi persoalan ini,” terangnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konkep, Abdul Halim mengatakan, masyarakat memang hanya mempertahankan lahannya. Dan itu dijamin oleh undang-undang. “Tapi perusahaan juga punya IPU. Walaupun ditolak masyarakat,” ungkapnya. Polemik ini, lanjut dia, menimbulkan kerugian dan dampak dalam berbagai hal. Terutama dari aspek sosial, stabilitas ketertiban dan keamanan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

“Yang lebih memprihatinkan, tatanan sosial dan budaya masyarakat berantakan akibat kehadiran perusahaan (PT GKP). Termasuk keharmonisan di antara saudara kandung terganggu,” katanya. Kasubdit IV Tipidter Ditkrimsus Polda Sultra, Kompol Bungin membenarkan telah memeriksa tiga warga Wawonii tersebut. Kata dia, ketiganya diperiksa, berdasarkan laporan nomor B/587/VII/2019 Ditreskrimsus 14 Juli 2019. “Pemeriksaan masih bersifat klarifikasi. Karena ada laporan dari PT GKP,” imbuhnya. (b/ade/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy