Muna

TPP ASN Pemkab Muna Berlaku 2020

KENDARIPOS.CO.ID — Aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Muna akan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji pokok. Pemkab Muna tengah mengkaji pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi ASN. Meski terbilang dilematis, kebijakan itu paling lambat harus berlaku 2020 nanti. Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, Rustam menyebutkan pemberian TPP merupakan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mau tidak mau, Pemkab Muna harus menyiapkan payung hukum instruksi tersebut. “Dalam instruksi itu, disebutkan setiap daerah harus ada TPP untuk ASN. Harapan kami, baik Perbup maupun kebijakannya pembayarannya, paling lama dimulai 2020 nanti,” kata Rustam, di ruang kerjanya, Selasa (2/7/2019).

Selain Perbup, kebijakan tersebut sedang dikaji dari aspek kesiapan anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muna memproyeksi kebutuhan anggaran untuk TPP 6.175 ASN mencapai Rp59 miliar. Hanya saja, Rustam menyebut jika angka itu merupakan nilai belanja maksimal. Pemberian TPP tidak akan termasuk bagi guru bersertifikasi. “Makanya kami sedang pilah, berapa pejabat struktural, fungsional dan fungsional bersertifikasi. Karena seperti guru bersertifikasi itu tidak dapat. Makanya nilai Rp59 miliar itu masih mungkin berkurang,” jelas Rustam.

Diakui Rustam jika instruksi pemberian TPP itu seperti simalakama. Pemkab menanggung beban belanja pegawai yang sangat besar yakni Rp495 miliar dari 620 dana alokasi umum daerah. Pemberian TPP berarti akan menambah beban keuangan daerah. “Kami belum tahu apakah anggarannya dari DAU lagi. Termasuk soal besaran TPP, belum dibahas. Jelasnya kemungkinan akan inklud di APBD 2020” jelasnya.
Di sisi lain, instruksi pemberian TPP oleh KPK disebut instrumen paling baik untuk meningkatkan kinerja ASN. Pemkab Muna sependapat jika kebijakan itu akan efektif menekan tindakan indisipliner. “Pemda dalam posisi ini tidak ada pilihan,” kata Rustam.

Rustam menerangkan jika kebijakan TPP nantinya tidak serta merta berlaku tanpa pengawasan. Akan ada mekanisme pemantauan kinerja yang lebih ketat agar belanja APBD berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Nanti akan diatur Perbup. Setiap kesalahan berarti pemotongan tunjangan. Artinya, ada keadilan bagi ASN malas dan rajin,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy