Metro Kendari

Sengketa Lahan, Warga Klaim Pemilik Tanah di Kantor Dinkes

KENDARIPOS.CO.ID — Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra terus berpolemik. Selain lahan Stadion Lakidende, kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri Kantor Dinas Kesehatan Sultra juga diklaim seorang warga. Wanita bernama Siti Nurlina mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan M. Jasin itu. Plang tanda kepemilikan atas nama Siti Nurlina terpasang di lahan tersebut.

Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Pemprov Sultra, I Nengah Suaryo mengatakan baru mengetahui adanya pemasangan plang kepemilikan kawasan. Namun ia tidak menampik, saat ini kawasan tersebut masih dalam sengketa. “Warga atas nama Nurlina mengklaim kawasan dengan luasan 3 hektar untuk kawasan Kantor Dinas Kesehatan dan Disperindag. Tapi putusan itu masih belum inkrah, jadi dia belum memiliki kuasa penuh atas kawasan,”terangnya.

Ia menambahkan, kawasan tersebut digugat sejak 2017. Pihak Nurlina memang memenangkan gugatan, namun pihak Pemprov melakukan upaya banding di 2018. Bahkan saat ini dalam proses kasasi. Dasar kepemilikan oleh Nurlina yaitu, surat keterangan pengolahan tanah nomor 03/KL/12/KM/1984 atas nama Timbah sebagai pemilik. Setelah itu baru dikuatkan oleh Lurah Mokoao, padahal lokasi ini bukan wilayah Mokoao, tapi Poasia.

“Dalam Pengadilan Negeri (PN) memang dia menang dalam perkara ini. Jadi PN menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dari 3 hektar itu hanya sebagian, setelah itu, kita mengajukan upaya banding.Upaya banding, rupanya menguatkan putusan PN. Sekarang, posisi itu karena pihak Pemprov kalah masih melakukan upaya kasasi,”bebernya.

Katanya, kepemilikan Pemprov atas tanah itu dikuatkan dengan sertifikat hak pakai. Pemprov masih melanjutkan proses sengketa ini ini, sebab sertifikat tak mungkin kalah dengan dengan surat kepemilikan tanah. “Karena, sertifikat yang dimiliki juga kuat, itu yang menjadi dasar dalam melanjutkan perkara hukum ini. Sebab, masih ada upaya hukum yang diberikan dari banding sampai kasasi. Sampai saat ini masih kasasi,”jelasnya. Menurutnya, pihak yang mengklaim aset harusnya tahu, jika prosesnya belum selesai jangan langsung memasang palang kepemilikan. Seandainya perkarahnya sudah inkrah, wajar memasang plang di aset itu. (m2/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy