Putusan Sela Hakim MK : Gugatan Golkar dan PKB di Sultra Ditolak – Kendari Pos
Nasional

Putusan Sela Hakim MK : Gugatan Golkar dan PKB di Sultra Ditolak

KENDARIPOS.CO.ID — Usai menggelar sidang pendahuluan terhadap sejumlah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019, Mahakamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sela atau dissmisal, Senin (22/7). Banyak gugatan yang ditolak. Tiga diantaranya dari Sultra, yang diajukan partai Golkar Sultra dan PKB. PHP Pilkada yang ditolak MK adalah permohonan yang diajukan PKB Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana, serta permohonan yang diajukan Partai Golongan Karya (Golkar) untuk pemilihan DPRD Provinsi Sultra. “Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian,” ujar Anwar Usman, selaku Hakim Ketua saat memutuskan permohonan tersebut di Gedung MK.

Terkait dengan permohonan PKB Wakatobi, MK berpandangan, objek permohonan salah satunya adalah berita acara. Walaupun meminta pembatalan SK KPU 987 tahun 2019, tetapi pemohon tidak menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Sehingga tidak diketahui bagian yang mana dari SK KPU 987 tahun 2019 yang dimohonkan pembatalan. Dalam penjelasannya, Anwar mengungkapkan, meski pemohon membuat petitum alternatif, tidak mungkin dilaksanakan. Pasalnya, pemohon tidak menjelaskan, di TPS mana saja yang harus dilakukan PSU. Sebab, tidak seluruh TPS Kabupaten Wakatobi 1 bermasalah. Melainkan, hanya 8 TPS sebagaimana yang didalilkan pemohon sendiri.

Sedangkan untuk PKB dari Kabupaten Bombana, MK berpendapat, objek permohonan bukan SK KPU 987 tahun 2019. Tetapi, keputusan KPU Bombana nomor 61 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Pemilu 2019 pada 5 Mei 2019. Selanjutnya, permohonan yang diajukan Partai Golkar DPRD daerah pemilihan Sultra 5, renvoi bersifat substansial. Karena dalam posisi mengubah jumlah kecamatan dari 12 menjadi 18 kecamatan.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Sultra Ade Suerani mengungkapkan, pihaknya sebagai pihak menerima saja apapun yang diputuskan MK. Ia mengaku, pihaknya siap mempertanggung jawabkan pekerjaan yang telah dilakukannnya. “Untuk permohonan yang dilanjutkan, kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari MK,” jelasnya, Senin (22/7/2019).

Pasalnya, dirinya mengaku belum mengetahui berapa jumlah perkara yang akan dilanjutkan. Ia menjelaskan, sebelumnya dari Sultra ada 11 permohonan terkait PHPU Pileg 2019. Kemudian, dalam perjalanan, dari 9 permohonan tersebut dua diantaranya dinyatakan gugur saat pembacaan dalil permohonan. Kemudian, pada sidang jawaban termohon, hanya menjawab 9 dari permohonan yang diajukan oleh pemohon.

“Jadi belum tahu, apakah dua yang dinyatakan gugur tersebut juga akan dilanjutkan atau dibacakan kesimpulan pada sidang akhir nanti,” ucapnya. Meski begitu, Ade mengaku telah menyiapkan langkah berikutnya. Yakni, inventarisir saksi yang akan dihadirkan pada sidang selanjutnya. “MK membatasi satu perkara 3 saksi, dan yang akan diajukan adalah teman-teman dari adhoc. Ini sedang diinventarisir,” pungkasnya.

Untuk diketahui, permohonan yang dinyatakan lanjut ada enam permohonan. PHP tersebut adalah permohonan nomor 13 PKB dapil DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng 3), permohonan 9 PKS, dapil DPRD Provinsi Sultra 6, Permohonan 198 Nasdem DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel) dapil Busel 3, Permohonan 165 Gerindara DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dan DPRD Kabupaten Muna 6. Kemudian, ada juga permohonan 180 partai Golkar dapil Kolut 1, permohonan 80 PDIP DPRD Kabupaten Konawe 4, dan yang terakhir adalah permohoan yang diajukan calon DPD Fatmayani Harli Tombili. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy