Potret Buram Hukum di Kejaksaan : 3 Tahun Diusut, Kasus DAK Rp 310 Miliar tidak Ada Kejelasan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Potret Buram Hukum di Kejaksaan : 3 Tahun Diusut, Kasus DAK Rp 310 Miliar tidak Ada Kejelasan

KENDARIPOS.CO.ID — Wajah suram penegakkan hukum “bergelayut” dibalik euforia menyambut hari bhakti adyaksa (HBA) ke-59 tahun lingkup Kejaksaan Negeri (PN) Muna. Mandeknya penanganan kasus dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Muna tahun 2015, menjadi kado pahit para jaksa di hari korps Adhiyaksa. Sudah tiga tahun diusut, belum juga beres. Kepala Kejaksaan Negeri (PN) Muna, Husni Fahmi tak menampik kalau penanganan kasus DAK Muna belum terungkap. Hanya saja, dia menegaskan, kasus tersebut terus koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra). “Nantilah saat 22 Juli disampaikan. Intinya masih dikoordinasikan,” ungkap Husni Fahmi.

Jawaban singkat Husni Fahmi senada dengan iritnya informasi penanganan kasus yang menyandera Rp310 miliar dana negara itu. Kasus DAK Muna tak kunjung terang, kendati sudah tiga tahun lebih di utak-atik jaksa. Alasan belum rampungnya audit keuangan negara seolah menjadi alibi bagi mati surinya nyali para jaksa. “Kami masih koordinasikan,” ulangnya menegaskan. Tim penyidik yang diketuai La Ode Abdul Sofyan mengaku terkendala pada penentuan kerugian negara. Proses audit masih dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Sampai proses itu selesai, lima tersangka yakni mantan Kepala BPKAD Muna RN, Kabid Anggaran BPKAD (TS), PPK Dinas PU (SND), Kabid Perbendaharaan (HS), dan mantan Kepala Kas Daerah (IG) belum bisa dimeja hijaukan. Kendati sudah hampir dua tahun ditetapkan sebagai tersangka.

Kajati Sultra, Mudim Aristo juga belum mau terbuka soal kasus DAK Muna. Ia mengaku, perkembangan kasus itu tetap ada progresnya. Hanya saja detailnya, Ia ingin menjelaskan itu dalam konfrensi pers. Sebab, pihaknya masih mengumpulkan data. “Kami punya progres. Ada beberapa perkara yang pembuktiannya sulit. Perlu evaluasi sendiri. Kita lihat perkaranya dulu, makanya itu nanti kita sampaikan,” kata Mudim Aristo, Kamis (18/7/2019).

Banyak perkara kata dia belum bisa diajukan ke pengadilan karena masih kekurangan bukti. Soal DAK Muna itu, Ia membenarkan jika kasusnya masih berlanjut pada analisa dari ahli konstruksi. “Suatu perkara kalau kita ajukan dipengadilan harus punya bukti cukup kan,” terangnya.

Karena kasus itu lamban, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun melakukan supervisi pada Januari 2019 lalu. Penyidik meminta bantuan agar KPK menurunkan tim auditor penghitung kerugian negara. Hanya saja, tiga kali hari Bakti Adhyaksa berlalu, kasus itu tetap membeku. Kinerja dan profesionalisme Kejaksaan pun menuai dikritik. Salah satunya datang dari Hasan Jufri, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Raha yang getol mengawal kasus itu sejak 2017 lalu.

Jufri menilai, PN Muna tidak berdaya mengungkap kasus yang diduga melibatkan petinggi daerah itu. Tiga tahun lebih diusut hanya mampu menetapkan lima tersangka tanpa proses lebih lanjut. Baginya, hal itu menjadi noda hitam penegakan hukum. Jaksa dinilai tak profesional.
“Kami memberi rapor merah kepada Kejaksaan Negeri Muna khusus penanganan kasus DAK Muna ini,” jelasnya. Aktivis Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Sultra, Dr. Hariman Satria juga sangsi pada kinerja Kejaksaan Negeri Muna. Lambannya pengungkapan kasus itu disinyalir menjadi tontonan paling fulgar dari praktik ketidakprofesionalan penegak hukum. Jaksa, disebut terlalu naif jika terbentur pada audit keuangan negara. “Penanganan hukum macam apa. Mana ada penetapan tersangka kalau kerugian negara belum ada. Lantas Kejaksaan pakai dasar apa?,” heran kata Hariman Satria saat dihubungi.

Mantan Ketua Pukat Sultra itu menerangkan, penetapan lima orang tersangka harusnya menjadi kunci penting, membuka kotak pandora kasus tersebut. Apalagi, penetapan lima tersangka sudah dikuatkan majelis hakim praperadilan. Itu artinya, seharusnya jaksa sudah punya alat bukti kuat mengungkap sindikat extra ordinary crime itu. “Kalau sudah tiga tahun tidak selesai juga, patut dipertanyakan. Ada apa dibalik itu,” sambungnya.

Lebih jauh Akademisi UMK ini menjelaskan, lambannya Kejaksaan membawa kerugian bagi para tersangka yang kini nasibnya menggantung. Tak ada kejelasan proses hukum membuat para tersangka dirugikan baik secara hukum maupun moril. Disisi lain, negara juga jadi pihak yang dirugikan dari ulah Kejaksaan. “Harusnya sudah ada pengembalian keuangan negara. DAK itu kan dana APBN, yang kalau ada penyimpangan harus dikembalikan. Nah, kalau Kejaksaan sudah menyebut ada kasus korupsi, kemudian tidak mampu mengembalikan uang negara dari para pelaku, artinya ini negara dirugikan juga,” terangnya.

Dia menyarankan, Kejaksaan mengambil langkah progresif bila tak ingin disebut gagal. Sebagai pembanding, KPK tetap mampu mengungkap kasus Hambalang, kendati indikasi korupsinya ditutup rapi sejak perencanaan anggaran. Seharusnya, Kejaksaan tidak perlu terlalu terkendala pada urusan kerugian negara. Jika saja penyidikan kasus itu dilakukan dengan serius. Jika pun tak mampu membuktikan korupsi, sebaiknya kasus itu dihentikan. “Kalau tidak sanggup, di SP3 saja. Walaupun itu tidak lazim,” ucap pengamat Hukum UMK ini .

Hariman menerangkan, laku Kejaksaan memang lamban jika dihadapkan pada kasus yang berurusan dengan penguasa. Hal itu bukan saja pada kasus DAK Muna, tetapi sudah jadi rahasia umum di lingkup Kejaksaan Tinggi Sultra. Pola kerja itu harusnya sudah ditinggalkan. Hari Adhiyaksa, harusnya jadi ajang pendewasaan diri, bukan melestarikan ketidak profesionalan. “Buat apa ada peringatan hari jadi, kalau tidak ada progres,” pungkasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy