Pemprov Ancam Tuntut Penjual Tanah di Lakidende – Kendari Pos
Hukum & Kriminal

Pemprov Ancam Tuntut Penjual Tanah di Lakidende

KENDARIPOS.CO.ID — Penyerobotan lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di kawasan stadion Lakidende disikapi serius. Pemprov mengancam akan menuntut secara hukum pihak yang memperjualbelikan lahan pemerintah di Lakidende. Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, Effendi Kalimuddin mengatakan, pihak yang memperjual belikan kawasan itu telah datang di Pemprov dengan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Selain itu, yang bersangkutan berdalih memiliki bukti pembayaran pajak atas kawasan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sultra, Effendi Kalimuddin.

“Yang mengaku pemilik atas kawasan bernama Aladin. Ia berdalih aset Pemprov itu warisan dari orang tuanya Alm H. Ambodalle sejak 1959 dengan luasan lahan yang dia akui sebanyak dua bagian 5000 meter persegi dan 7000 meter persegi. Dengan bukti kepemilikan hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri sejak 2016,” terang Effendi saat ditemui di ruang kerjanya (1/7).

Katanya, 18 Kepala Keluarga (KK) yang saat ini sementara membangun rumah hanya berpedoman pada surat kepemilikan yang berupa surat pernyataan dari orang yang memperjual belikan aset Pemprov. Yang diperjualbelikan dengan luasan 5000 meter persegi. “Surat pernyataan yang dimiliki Aladin perlu dipertanyakan kekuatan hukumnya. Saat ini, jangan asal mengakui aset Pemprov. Kalau memang merasa memiliki hak, langsung menggugat. Kami siap melayani setiap gugatan, jangan asal menduduki dan memperjualbelikan aset Pemprov seenaknya,”tegasnya.

Ia menambahkan Pemprov telah melakukan langkah persuasif untuk menyelesaikan persoalan secara baik-baik. Namun bila tidak juga diindahkan maka pihak Pemprov akan menempuh jalur hukum dan akan menuntut pihak yang memperjualbelikan tanah maupun yang membangun di kawasan lahan milik pemerintah.

“Sekarang kita segera melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penjual tanah. Kadispora Sultra juga telah mengambil langkah persuasif selaku institusi yang memiliki kewenangan kuasa pengguna barang. Kita provinsi segera koordinasi dengan BPKAD untuk menyurati BPN agar tidak memproses permohonan hak atas tanah di sekitar lokasi Lakidende,”terangnya. (m2/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy