Pemkot Kendari Butuh Pemantau Pelayanan Publik – Kendari Pos
Aneka

Pemkot Kendari Butuh Pemantau Pelayanan Publik

KENDARIPOS.CO.ID — Pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus dibenahi. Sejumlah layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat memantau kinerja pemerintah telah diluncurkan, seperti E-Humas dan Jendela Informasi Infrastruktur. Meski begitu, Pemkot masih membutuhkan lembaga pemantau layanan publik untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Asisten III Pemkot Kendari Agus Salim Safrullah (tengah), Direktur PuspaHAM Sultra Kisran Makati (delapan dari kanan, kemeja biru) bersama peserta workshop pelayanan publik dan kode etik ASN, Selasa (30/7) di ruang rapat Sekretaris Kota Kendari.

Asisten III Pemkot Kendari Agus Salim Safrullah mengatakan, kelompok atau forum pemantau pelayanan publik sangat diperlukan sebagai kontrol atas kebijakan yang dirasa memberatkan masyarakat. “Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada ruang partisipasi publik yang bisa digunakan warga selaku pengguna layanan dari pemerintah,” ungkapnya saat workshop Pelayanan Publik dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Pemkot bersama Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PuspaHAM) Sultra di ruang rapat Sekretaris Kota (Sekot) Kendari, Selasa (30/7).

Kegiatan itu diikuti perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) se- Kendari. Kata dia, workshop pelayanan publik ini esensinya harus dijadikan forum dialog kebijakan multi pihak untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan pelayanan publik di Kendari.

Ini adalah momen tepat untuk memanfaatkan ruang partisipasi publik terhadap penyelenggaran pelayanan publik. Termasuk, melakukan pemantauan ASN yang rentan melanggar aturan saat musim pemilu.
“ASN rentan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berujung pada pelanggaran kode etik. Itulah fungsinya Komisi ASN untuk memantau dan memeriksa setiap pegawainya yang bermasalah,” ungkap Agus Salim Safrullah, saat membuka workshop itu.

Sementara itu, Direktur PuspaHAM Sultra Kisran Makati menjelaskan, tujuan workshop tersebut untuk meningkatkan kapasitas OMS dan komunitas lain dalam memanfaatkan ruang partisipasi publik. Mengemas temuan persoalan pelayanan publik menjadi sebuah tulisan jurnalistik ataupun policy brief alias risalah kebijakan. “Kita ingin memperkuat kolaborasi antara OMS, komunitas warga serta Ombudsman dalam memantau penyelenggaraan pelayanan publik di Kendari. Di samping itu, kita ingin tingkatkan pemahaman konsep netralitas dan kode etik ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta ketika melayani masyarakat,” ujarnya. (m1).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy