“Menyerah” Urus Kasus DAK Muna, Jaksa Dinilai Lemah Berantas Korupsi – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

“Menyerah” Urus Kasus DAK Muna, Jaksa Dinilai Lemah Berantas Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Pelaku korupsi dalam kasus dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015 benar-benar “sakti”. Faktanya, hingga tiga kali pergatian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra belum juga tuntas diusut. Dimulai dari Kajati Sugeng Djoko Susilo, Azhari, dan kini Mudim Aristo. Dua Kajati sebelumnya, begitu getol dalam mengusut kasus ini. Namun di era Kajati Mudim Aristo, jaksa “menyerah” alias menghentikan kasus tersebut. Khususnya untuk kasus modus deposito yang diduga merugikan negara hingga Rp 60 miliar.

Kasus DAK Muna

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muna, Husin Fahmi membenarkan, pihaknya telah resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus deposito DAK Muna tahun 2015. Surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) diumumkan tepat pada peringatan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-59. Keputusan mengeluarkan SP3 itu, diumumkan langsung Husin Fahmi didampingi Ketua Tim Penyidik La Ode Abdul Sofyan. Korps Adhyaksa itu beralasan, dalil perbuatan merugikan negara tidak dapat dibuktikan.

“Jaksa tidak menemukan bukti kuat yang dapat menjerat tersangka dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Karena tidak menimbulkan kerugian negara, maka khusus kasus deposito kami hentikan. Selanjutnya, kami akan panggil tersangka untuk disampaikan status hukumnya,” ungkap Husin Fahmi.

Husin menerangkan, sangkaan menikmati bunga deposito yang dialamatkan pada tiga tersangka, yakni mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna Ratna Ningsih, mantan Kepala Bidang Perbendaharaan Hasrun dan Idris Gafiruddin sebagai mantan Kuasa Pemegang Kas Daerah tidak dapat dibuktikan. Dalam pengembangan penyidikan, jaksa tidak menemukan bukti kalau bunga deposito mengalir ke rekening pribadi. “Ternyata bunganya mengalir ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Ketua Tim Penyidik Kasus DAK Muna, La Ode Abdul Sofyan menambahkan, DAK tersebut di depositokan pada dua lembaga perbankan. Nilainya mencapai Rp 60 miliar. Deposito itu di bagi ke dalam enam sertifikat atas nama Pemkab Muna. Sofyan mengakui, jika tindakan mendepositkan dana negara itu melanggar hukum. Karena, dilakukan pada lebih dari satu rekening perbankan. Tindakan ketiga tersangka juga tanpa sepengetahuan Pj. Bupati Muna Muh. Zayat Kaimoeddin saat itu.

Namun demikian, dalih tidak menimbulkan kerugian negara menjadi alasan jaksa bersikukuh menghentikan penyidikan. “Hanya Perda yang dilanggar. Kemudian bunganya ternyata mengalir ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah,” jelasnya. Meski demikian, Kejaksaan tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pada pembayaran fee proyek yang menyeberang tahun. Perkara itu belum dapat dibawa ke pengadilan sampai audit fisik proyek menemukan nilai kerugian negara.

Kejaksaan, lanjut dia, masih menunggu tim ahli konstruksi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Karena sudah dijanji KPK, kami juga tidak berani menunjuk tanpa rekomendasi,” ujarnya. Kajati Sultra, Mudim Aristo juga membenarkan kalau penyidikan dugaan korupsi deposito DAK Muna dihentikan. Penghentian penyidikan tersebut, karena tidak ditemukannya alat bukti kuat. Kemudian, tidak ada unsur pidana dalam proses deposito uang dari kas Pemda. “Artinya, tidak ada yang diuntungkan secara pribadi dalam kasus ini,” argumennya.

Penghentian kasus ini, lanjut dia, sesuai hasil gelar perkara yang melibatkan Kejari Muna, dan Kejati Sultra. “Tak memenuhi unsur korupsi,” katanya. Mantan Wakajati DKI menambahkan, dalam kasus DAK Muna ini, sebenarnya masih ada perkara yang disidik. Yakni terkait dugaan korupsi pada 61 proyek yang bermasalah. “Saat ini, masih menghitung kerugian negara pada sejumlah proyek tersebut. Kami bekerja sama dengan ahli kontruksi dan BPKP,” jelasnya.

Keputusan Kejaksaan, terutama soal SP3 kasus deposito dinilai sebagai lelucon. Kritik itu dilayangkan Aktifis Anti Korupsi yang juga Pengamat Hukum Sultra, Dr. Hariman Satria. Menurutnya, tindakan Kejaksaan sama saja menepuk air di dulang yang berimbas melemahnya spirit pemberantasan korupsi. SP3 justru menelanjangi ketidakprofesionalan penyidik dalam menangani perkara DAK Muna.

“Kalau SP3 dengan alasan tidak cukup alat bukti, itu aneh. Penetapan tersangka itu, berarti dilakukan tanpa dasar dan tidak melalui penyelidikan komprehensif. Sudah gegabah diawal kemudian dianulir sendiri lagi. Ini kan dalam tanda kutip bisa dibilang lelucon,” papar Hariman. Mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Sultra itu berpendapat, Kejaksaan Muna dan Kejati Sultra seharusnya tetap melanjutkan kasus itu sampai tahap penuntutan.

Tindakan mendepositkan dana, lanjut dia, sudah patut diduga sebagai upaya “bermain” dengan anggaran negara. Sebab, sesuai UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Kepala BPKAD tidak termasuk pejabat yang berwenang mendopositkan dana. Apalagi tanpa persetujuan Bupati. Patut diduga pendepositan itu, tidak atas nama pemerintah dengan harapan menikmati bunga. Jaksa harusnya jeli untuk menelusuri modus tersebut. Tidak sebaliknya dengan serta merta berkesimpulan bunga itu masuk ke rekening daerah tanpa pembuktian melalui proses hukum pengadilan.

“Saya kira Jaksa harus jeli. Ada undang-undang perbankan yang bisa menjerat deposito dan juga undang-undang anti korupsi. Kalaupun asumsi penyidik tidak ada kerugian negara, biarlah itu dibuktikan melalui pengadilan. Inikan model penegakan hukum ala orde baru. Mengeluarkan sprindik sendiri, menduga kerugian negara sendiri, menetapkan tersangka sendiri dan menghentikan penyidikan sendiri. Ini sama saja Jaksa memainkan peradilan jalanan,” urainya.

Dosen Hukum UMK itu menyesalkan sikap Kejaksaan yang apalagi, para tersangka pernah menempuh pra peradilan dan hasilnya hakim menguatkan putusan jaksa. Itu artinya, SP3 dianggap merugikan masyarakat Muna yang berhak mendapat keadilan dan pencerahan hukum. Lebih jauh, lanjut dia, jaksa justru membuka lubang hukum. Sebab, memberi preseden buruk pada pemberantasan korupsi. “Ini noda hitam penegakan hukum. Jaksa sama saja memberi celah bagi pelaku baru dengan modus serupa. Harusnya ada terobosan di Kejari Muna agar modus ini diungkap,” terangnya.

Sikap Jaksa pun masih menggantung pada kasus pembayaran fee proyek yang menyeberang tahun. Alasan audit kerugian negara belum tuntas, harusnya bukan perkara sulit yang signifikan menghambat proses peradilan. Ia menilai, Jaksa mencari alasan dibalik supervisi KPK dan rekomendasi tim ahli tersebut. Padahal, bisa saja jaksa lebih pro aktif mencari auditor, jika kasus itu serius ingin diungkap. “Kan bisa ahli perguruan tinggi. KPK saja dalam kasus Hambalang menggunakan akademisi ITB. Masa Kejaksaan tidak bisa. Saya justru menduga ini lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

Lebih jauh Doktor Ilmu Hukum itu menjelaskan, adanya persoalan ini spirit pemberantasan korupsi di tubuh Kejaksaan Tinggi Sultra patut dipertanyakan. Secara umum, ketidak seriusan pemberantasan korupsi marak terlihat pada banyak kasus, bukan saja DAK Muna. Padahal, korupsi digolongkan dalam kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya pun harus cepat dan berani. Kejaksaan harus serius dalam menyelamatkan uang negara.

“Bayangkan kalau jaksa lemah. Uang rakyat harusnya bisa untuk infrastruktur, jembatan dan fasilitas dasar justru dinikmati segelintir orang,” ucapnya. Ia menilai, harus ada reformasi total di tubuh Kejaksaan. Harus ada langkah agresif dalam memburu penilap uang negara agar memberi efek jera pada para pelaku. Kejati Sultra jangan lagi terkesan lemah ketika berhadapan dengan orang “kuat”. “Jaksa harus mengawal keadilan sesuai perintah negara,” tegasnya. (b/ade/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy