KPK Telusuri Penggunaan Dana Desa di Kolut – Kendari Pos
Kolaka Utara

KPK Telusuri Penggunaan Dana Desa di Kolut

KENDARIPOS.CO.ID — Penggunaan dana desa (DD) di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) kini dalam radar pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Kolaka Utara (Kolut), Nur Rahman Umar mengaku telah dikonfirmasi KPK melalui pesan Whatsapp untuk menelusuri penggunaan DD secara langsung di wilayahnya. Lembaga anti rasuah itu bakal terjun langsung ke lapangan tanpa disebutkan waktunya.

Bupati Nur Rahman mengungkapkan itu dalam rapat kordinasi (rakor) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019 Triwulan lll dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa (pemdes) tingkat kabupaten di Aula Islamic Centre Masjid Agung Bahru Rasyad Wal Ijtihad, Lasusua. “Saya masih ada pesan Whatsapp-nya KPK dan hampir tiap malam saya dikirimkan. Izinkan kami pak bupati menelusuri penggunaan DD di desa langsung,” beber bupati mengutip pesan Whatsapp penyidik KPK, Senin (22/7).

Nur Rahman Umar membalas dengan meminta ke KPK agar diberi kesempatan melakukan normalisasi, perbaikan manajemen keuangan dan administrasi. Karena jika belum ada pembenahan, bisa dipastikan banyak perangkat desa yang bakal menjadi sasaran operasi KPK. Olehnya itu, Nur Rahman Umar meminta para kades tidak asalan mengelolaa DD dan harus tertib laporan pertanggung jawaban (LPj).

Soal masih banyak kades yang kerap terlambat menyusun dan melaporkan LPj ke kabupaten dianggap fatal karena itu dipandang kesalahan dan jikalau dicairkan juga bermasalah. “Banyak temuan KPK, BPK, BPKP maupun kepolisian dan kejaksaan terkait hal ini. Sementara pemeriksaan keuangan dari pusat itu di kabupaten (pemda). Bagaimana dicairkan jika LPj saja belum masuk,” ujar Nur Rahman Umar.

Seharusnya setiap pengerjaan yang telah dikerjakan segera dibuatkan LPj dan bukan disaat diminta lalu mencatat semua apa yang telah direalisasikan. Sebab, ada desa dikatakan sudah dua triwulan laporannya belum kelar dan fatal jika hal itu terus diloloskan. “Jangan pandang enteng karena KPK juga mulai memantau,”pinta Nur Rahman Umar. Bupati Kolut mengklaim capaian penertiban manajemen di tingkat kabupaten, Kolut telah berada pada tren 44 persen. Ia menekankan kerja sama yang baik di tingkat desa dan kabupaten agar bisa mengelola DD dan pertanggung jawabannya sesuai prosedur dan tepat waktu agar tidak diuber-uber KPK. (rus/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top