Kejati Selamatkan Duit Korupsi Rp 3,15 M : Banyak Kasus Belum Diselesaikan – Kendari Pos
Hukum & Kriminal

Kejati Selamatkan Duit Korupsi Rp 3,15 M : Banyak Kasus Belum Diselesaikan

KENDARIPOS.CO.ID — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra hanya bisa menyelamatkan duit korupsi sebesar Rp 3,15 miliar, dalam rentang waktu Januari-Juli 2019. Duit negara yang berhasil dikembalikan tersebut, dieksekusi Jaksa dari para tersangka dan terpidana korupsi. Proses pengembalian ini, dilakukan Jaksa mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan.

Suasana jumpa pers di Kantor Kejati Sultra.

Informasi terkait jumlah duit korupsi yang berhasil diselamatkan disampaikan Kajati Sultra, Mudim Aristo saat merilis sejumlah kasus yang ditangani Kejati Sultra, usai menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke- 59 di Lapangan Kejati Sultra. Mantan Wakajati DKI Jakarta ini menjelaskan, selain pengembalian duit negara, Jaksa juga berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada beberapa perkara di Kejati Sultra.

Bahkan, PNBP mencapai lebih dari target Kejaksaan. Dari Rp 1,96 miliar, Jaksa bisa dapat PNBP hingga Rp 2,6 miliar. Menurutnya, peningkatan PNBP ini, merupakan bagian dari keberhasilan anak buahnya dalam bekerja. “PNBP didapatkan dari hasil penegakkan hukum tindak pidana umum dan pidana korupsi,” ujar Mudim Aristo. Dalam kesempatan itu, dia didampingi Wakajati Sultra Tomo, Asisten Pidana Khusus Mustaming, Asisten Intelijen Dian Fris Nalle dan Asisten Pengawasan Yeni Andriyani.

Sebagai rinciannya, Jaksa menerima 1.173 perkara. Penangananan tersebut dari berbagai proses, yakni tahap P21 sebanyak 997 kasus. Kemudian yang disidangkan 439 perkara dan dieksekusi sebanyak 874 perkara. “Semua perkara ini, dari tindak pidana umum sejak Januari dan Juni 2019,” jelasnya. Lebih jauh Mudim menjelaskan, selain tindak pidana umum, pihaknya juga menangani sejumlah perkara tindak pidana khusus yang masuk, hingga proses kelengkapan berkas dari Polda Sultra.

Tercatat ada 84 perkara korupsi, dengan status penyidikan, prapenuntutan, penyelidikan hingga sampai ke tingkat eksekusi di Pengadilan. Dari penyidikan, sebanyak 12 kasus, dan penyelidikan 12 kasus. Kemudian, 27 kasus pra penuntutan, 23 kasus masuk penuntutan dan 10 perkara sudah dieksekusi. “Sejumlah perkara yang ditangani ini berdasarkan hasil koordinasi antara Jaksa dan Kepolisian,” terangnya.

Selain perkara korupsi, pihaknya juga meningkatkan pembinaan melalui pembangunan zona Integritas bebas korupsi di lingkungan Kejaksaan. Terutama peningkatan sarana dalam bidang Informasi Telekomunikasi (IT). Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga terus melakukan pengawalan kepada sejumlah proyek-proyek pemerintah melalui TP4D. Pengawalan proyek tersebut sesuai tugas dan fungsi Jaksa, agar mencegah tindak pidana korupsi dalam penyalagunaan anggaran. Jaksa memberikan masukan dan pertimbangan hukum. Misalnya pada pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. “Ada Rp 1,5 miliar anggaran yang dikawal dari beberapa proyek pemerintah yang sedang dikerjakan pemda,” tambahnya.

Mengenai penanganan perkara, Mudim menyebut pihaknya terus bekerja sama dengan Kepolisian, dan Pengadilan. Penanganan persoalan hukum, lanjutnya, perlu ada koordinasi antara Jaksa dan Polri. Apalagi dalam menangani suatu perkara. “Ke depan, kita ingin supremasi hukum bisa terus dikedepankan,” imbuhnya. (b/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy