Eks Koruptor Bisa Dilarang Ikut Pilkada 2020 – Kendari Pos
Nasional

Eks Koruptor Bisa Dilarang Ikut Pilkada 2020

KENDARIPOS.CO.ID — Usulan adanya larangan mantan koruptor ikut dalam Pilkada Serentak 2020, menuai beragam tanggapan. Pemerintah menyebut aturan itu ada pada Peraturan KPU (PKPU). Semua pihak dipersilakan memberikan masukan. Diperlukan terobosan hukum untuk mewujudkan wacana tersebut.

“Semua boleh memberikan masukan. Usulan-usulan itu akan diakomodir dan dibahas bersama. Karena yang menentukan kepala daerah, bisa satu partai atau gabungan partai politik, bisa juga independen. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mengumumkan. Bagaimana track record-nya, aturannya seperti apa. Persyaratan itu ada pada PKPU,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (30/7).

Terkait kemungkinan memasukkan aturan tersebut dalam UU Pilkada, Tjahjo mengatakan akan melihat respon dari partai politik. Menurutnya, revisi UU tersebut bisa dilakukan oleh DPR periode mendatang. “Bisa saja direvisi. Tetapi menunggu pelantikan anggota DPR yang baru Oktober nanti,” jelasnya.

KPU menyatakan siap melakukan perubahan PKPU tentang pencalonan. Tujuannya untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju sebagai kepala daerah. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan larangan ini akan dimasukkan sebagai syarat calon. Saat ini KPU tengah melakukan penyempurnaan PKPU tersebut. “Tentu harus ada perubahan. Tanpa dasar hukum yang kuat, tidak mungkin hal itu bisa dilakukan. KPU saat ini sedang menyempurnakan PKPU,” jelas Viryan di gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (30/7).

Sebelumnya, KPU pernah mengusulkan larangan eks koruptor ikut dalam Pemilu 2019. Namun, KPU terbentur aturan hukum. Sebab, tidak ada pasal yang tegas yang mengatur soal larangan tersebut. Bahkan, larangan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Usulan serupa juga disampaikan KPK. Lembaga antirasuah itu meminta parpol tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak korupsi berlaga di Pilkada Serentak 2020. Permintaan itu didasari pada kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.

Menurut Viryan, pemerintah bisa menerbitkan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai terobosan hukum. Perppu tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam menerapkan larangan. Tujuannya untuk mempertegas aturan. “Pemerintah dapat mengeluarkan Perppu yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri. Hal tersebut karena kondisi darurat korupsi yang terjadi di berbagai daerah,” papar Viryan.

Bawaslu juga mendukung langkah KPU. Lembaga pengawas ini menyatakan Perppu merupakan solusi terbaik. Hal ini dimaksudkan agar parpol tidak lagi mencalonkan kader atau orang yang pernah tersangkut kasus korupsi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut larangan terhadap mantan koruptor ini perlu mendapat perhatian. Terutama terkait dasar hukum. Hal ini dimaksudkan agar KPU tidak melanggar hukum saat melaksanakan tugasnya. “Karena harus berdasar UU atau aturan yang kuat. Selama aturan itu tidak ada, ya tidak akan bisa dilakukan,” imbuhnya. (khf)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy