BPK Temukan Rp4 Miliar Anggaran di Muna Dikelola Tak Wajar – Kendari Pos
Muna

BPK Temukan Rp4 Miliar Anggaran di Muna Dikelola Tak Wajar

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara menemukan sejumlah laporan pertanggung jawaban organisasi perangkat daerah Kabupaten Muna yang diduga tidak wajar. BPK merekomendasi Pemkab Muna untuk mengembalikan uang negara ke dalam kas daerah senilai Rp4,1 miliar, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Badan Pemeriksa Keuangan

BPK menemukan sembilan OPD tidak patuh dalam pengelolaan keuangan. Diantaranya adalah Dinas Kesehatan yang tidak memenuhi standar ketekoran minimal senilai Rp49 juta terhadap pengelolaan dana kapitasi. Pengelolaan dana jaminan persalinan Rp142 juta dan denda keterlambatan pengadaan alat kesehatan senilai Rp171 juta. BPK juga menemukan ketidakwajaran pada anggaran makan minum Sekretariat Daerah senilai Rp1 miliar yang Rp220 juta diantaranya dianggap tidak senyatanya. Keganjilan juga ditemukan pada anggaran konsultasi Dinas Pariwisata senilai Rp690 juta. Termasuk dana serupa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp494 juta. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditemukan kelebihan pembayaran jasa sebesar Rp994 juta.

Ketidakwajaran juga ditemukan pada Dinas Perindustrian dan Penataan Ruang yakni kelebihan pembayaran volume pekerjaan lapak pedagang kaki lima di pusat kuliner senilai Rp264 juta. Temuan BPK itu diakumulasikan mencapai Rp4,1 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Muna, La Ode Abdul Radjab Biku menuturkan rekomendasi BPK tersebut sedang dibahas melalui rapat komisi masing-masing. Ia meminta Pemkab melalui tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk segera bekerja mengembalikan dana tersebut. “Kalau kami hanya sebatas membahas laporan BPK ini. Tanggung jawab penagihan dana itu ada di Inspektorat,” jelasnya.

Politikus PAN itu menyayangkan dana sebesar itu tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas. Kendati bukan telah dikorupsi, namun dewan menilai Pemkab kurang teliti dalam pelaporan keuangan daerah. Temuan BPK itu harus jadi bahan evaluasi Bupati Muna terhadap kinerja bawahannya. “Jangan karena sudah WTP, temuan ini diabaikan. Karena pasti tercatat terus di BPK. Dewan juga pasti menjalankan fungsi pengawasannya,” imbuh La Ode Abdul Radjab Biku. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy