BPJS Ketenagakerjaan Cover 27 Ribu Perangkat Desa di Sultra – Kendari Pos
Metro Kendari

BPJS Ketenagakerjaan Cover 27 Ribu Perangkat Desa di Sultra

KENDARIPOS.CO.ID — Sebanyak 27 ribu perangkat desa telah terdaftar dan ikut membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut diungkapkan La Uno selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Jumat (11/7). Jumlah tersebut, kata La Uno, telah mencapai 90 persen dari total jumlah perangkat desa yang ada di Sultra yakni sekitar 34 ribu perangkat desa. Sesuai regulasi yang ada antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kemendagri RI bahwa pihaknya sudah membuat nota kesepahaman untuk perangkat desa agar ikut jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pj Sekda Sultra, La Ode Mustari (paling kanan) didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari, La Uno (ketiga dari kanan) saat menyerahkan santunan kepada ahli waris dari Aparat Desa Wunduhaka, Konawe Utara.

“Olehnya itu, 27 ribu perangkat desa yang aktif sudah dianggarkan di tahun 2019 ini. Kami terus berupaya melakukan sosialisasi agar semua perangkat desa dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya. Lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan telah meneken MoU dengan semua Kabupaten dan Kota yang ada di Sultra. Hal itu dilakukan, agar perangkat desa bisa menikmati manfaat dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. “Yang kami undang hari ini adalah sekretaris daerah di Kabupaten dan Kota, pemerintah desa dan dinas kepegawaian Pemprov, Kabupaten dan Kota se-Sultra,” ungkapnya.

Nantinya, kata La Uno, para perangkat desa tersebut diikutkan dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan jumlah iuran sebesar Rp 10.800 per orang. “Iuarannya sangat ringan, saya yakin bisa diijangkau. Sekedar informasi, aparat desa sangat aktif membayar iuran yakni mereka yang berada di Konawe Utara, dimana ada 22 Desa paling aktif membayar iuran,” bebernya.

La Uno juga mengungkapkan, adapun kendala aparat desa untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yakni kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman aparat desa terhadap manfaat yang akan didapatkan nantinya. “Masih ada daerah yang bingung terkait kepertaan aparat desanya, sehingga kami adakan pertemuan hari ini melibatkan 15 kabupaten kota yang dihadiri Sekda masing-masing, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Dinas Kepegawaian untuk membicarakan dan menyampaikan kenapa harus mendaftar aparat desanya di BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, sambung dia, dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49 tahun 2018 menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi P3K dan Non ASN dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional (SJSN). “Sesuai UU, SJSN hanya dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” tandasnya. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy