Balon Wali Kota Makassar Masuk Bursa Capim KPK, La Ode Syarif Juga Lolos Seleksi Administrasi – Kendari Pos
Nasional

Balon Wali Kota Makassar Masuk Bursa Capim KPK, La Ode Syarif Juga Lolos Seleksi Administrasi

Balon Wali Kota Makassar, Dr. Sukriansyah (kanan) berbincang dengan Dirut Kendari Pos Irwan Zainuddin saat berkunjung ke Graha Pena Kendari beberapa waktu lalu. Kini, dia masuk bursa capim KPK setelah dinyatakan lolos administrasi.

KENDARIPOS.CO.ID — Dari 376 orang yang mengikuti seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), hanya 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Salah satu diantara yang lolos itu adalah bakal calon (balon) Wali Kota Makassar, Sukriansyah S Latief. Dia berada diurutan 164 dari daftar yang lolos seleksi administrasi.

Tak hanya dia, tokoh Sulsel lainnya, H. Aidir Amin Daud yang merupakan mantan Pemimpin Redaksi Harian FAJAR juga masuk bursa. Tak ketinggalan, Komisioner KPK, LM Syarif juga masih mulus. Putra Sultra ini masih lanjut bersama dua komisioner KPK lainnya, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih mengemukakan, peserta yang lolos seleksi tahap I ini berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 180 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Sementara kalau dilihat berdasarkan profesi, jumlah tertinggi sebanyak 43 orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, Wiraswasta, Non Government Organization (NGO), dan Pejabat Negara, disusul akademisi/dosen sebanyak 40 orang, dan advokat/konsultan hukum sebanyak 39 orang. “Berdasarkan asal provinsi didominasi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan jumlah 64 orang,” kata Yenti saat menyampaikan pengumuman di Lobi Gedung I, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), kemarin (11/7).

Yenti Garnasih menambahkan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap administrasi atau tahap I akan melaksanakan seleksi Uji Kompetensi yang meliputi Objective Test dan Penulisan Makalah yang akan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemensetneg pada Kamis mendatang 18 Juli 2019, pukul 08.00 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Menurut Yenti, jumlah pendaftar tersebut berkurang hampir setengahnya pada seleksi administrasi karena ketidaklengkapan berkas.
“Sesuai UU kita kan seleksi administrasi, kita melihat berkas lengkap atau tidak, syarat-syarat dan berkas harus sesuai format yang kita berikan, ada beberapa yang tidak menggunakan format itu. Kalau pun berkas lengkap ada masalah substansinya dalam berkas tersebut antara lain yang paling penting umur 40-65 tahun, tapi ada yang kurang dari 40, ada yang lebih dari 65 lalu berkaitan riwayat pekerjaan yaitu 15 tahun dalam bidang hukum, perbankan, ekonomi, keuangan,” ungkapnya.

Pansel juga mengharapkan masukan masyarakat terhadap nama-nama tersebut secara tertulis. “Masukan disampaikan langsung ke sekretariat pansel mulai 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara gedung 1 lantai 2, Jalan Veteran no 18 Jakarta Pusat 10110 atau melalui email ke panselkpk2019@setneg.go.id,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Pansel KPK jangan asal meloloskan calon pimpinan. Tim Pansel harus benar-benar teliti terhadap track record mereka, jika tidak musibah dan malapetaka pun akan dialami oleh lembaga anti korupsi tersebut. “Saya berharap, tim Pansel bisa benar-benar teliti agar pemimpin KPK akan datang tidak menjadi musibah dan malapetaka, tapi sebaliknya harus bisa membuat keberkahan bagi lembaga tersebut dan juga untuk tugas tim Pansel itu sendiri,” kata Neta S Pane secara tertulis, Kamis (11/7).

Neta meminta tim Pansel harus mencermati lima hal dalam memilih capim. Pertama, jangan sampai memilih sosok figur yang post power syndrome. Sebab pada umumnya pejabat atau mantan pejabat tinggi kerap terjebak post power syndrome dan merasa paling tahu dan serba tahu, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Padahal seharusnya mereka yang menjadi sasaran KPK. “Ya, ini mengingat kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai pejabat,” ucapnya.

Kedua, figur mantan pejabat yang selalu berburu jabatan untuk eksistensi. Mereka sudah mengikuti pilkada, caleg atau posisi lainnya dan selalu gagal, tapi selalu mengatakan ingin mengabdi untuk bangsa. Ketiga, figur mantan politisi atau mantan tim sukses. “Sosok figur seperti ini dikhawatirkan loyalitasnya akan tetap tinggi pada kelompok politik tertentu, padahal dalam banyak kasus para politisilah yang kerap terjerat korupsi,” imbuhnya. (mhf)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy