Pengacara Capres 01 : Tim Hukum Prabowo-Sandi Membangun Narasi Jokowi Berlaku Curang – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Pengacara Capres 01 : Tim Hukum Prabowo-Sandi Membangun Narasi Jokowi Berlaku Curang

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali digelar, Selasa (18/6). Meski tak masuk list gugatan, namun nama Sulawesi Tenggara (Sultra) sempat disebut dalam persidangan. Khususnya saat Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin, Luhut Pangaribuan membacakan pembelaan (eksepsi). Kata dia, sengketa Pilpres yang diajukan tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Subianto tidak jelas. Sebab, hanya 11 daerah yang dimasukan dan menjadi materi gugatan. Padahal, materi yang dipersoalkan juga mencakup daerah lain. “Salah satunya Sulawesi Tenggara (Sultra),” ujar Luhut Pangaribuan. Sultra disebut kuasa hukum TKN, karena pasangan Prabowo-Sandi menang telak di sana.

Usai sidang, Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf, I Wayan Sudirta menjelaskan, dalil-dalil permohonan yang disampaikan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berbasis pada bias anti-petahana. Sehingga, beberapa daerah yang dimenangkan Jokowi-Maruf Amin dimasukan dalam materi gugatan, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Jakarta, dan lainnya. “Harusnya semua daerah dimasukan, jangan pilih-pilih daerah,” jelasnya.

Dia menambahkan, tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi membangun narasi bahwa calon presiden petahana berlaku curang. Dengan begitu, kelemahan apa pun dalam pemerintahan dijadikan peluru bagi penantang untuk bisa mendegradasi kapasitas petahana. “Dengan menciptakan narasi besar berupa disasosiasi atau keterputusan program pemerintah kepada petahana,” katanya.

Wayan menilai dalil pemohon berupaya membangun proposisi dan logika berpikir yang tidak tepat. Selain itu, dalil Prabowo-Sandiaga juga dinilai bersifat terlalu digeneralisasi dan melebih-lebihkan. “Sementara, tak ada penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional bagaimana program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Faktanya, banyak Aparatur Sipil Negara yang tidak memilih Jokowi-Maruf Amin. Bahkan menjelek-jelekkan pemerintah,” paparnya.

Sebelumnya tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyorot dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. BPN juga menyebut pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 01 ini membuat hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 tidak sah secara hukum. Ada dua bagian gugatan yang diutarakan Bambang pada sidang perdana PHPU Pilpres 2019, terkait tidak sahnya hasil Pilpres 2019, yakni adanya cacat formil dan materiil.

Tak hanya itu, Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto meminta MK memberikan garansi keselamatan dari ancaman yang dialami saksi yang akan dihadirkan di muka sidang. “Berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan bahwa untuk melindungi saksi maka kemudian LPSK mengusulkan kalau MK memerintahkan LPSK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan hal itu,” ujarnya.

Bambang mengatakan, berdasarkan konstitusi seluruh warga negara harus mendapat perlindungan, termasuk saat bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menuturkan bahwa kini ada fakta terkait saksi-saksi yang enggan memberikan kesaksian karena takut ancaman. “Maka kami membuat surat dan menyerahkan sepenuhnya ke MK apa yang mesti dilakukan oleh MK karena faktanya ada kebutuhan soal itu,” kata Bambang. Terkait hal itu, Hakim MK Suhartoyo mengatakan pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan perlindungan tersebut.

Ia mengatakan, tidak ada landasan hukum bagi MK untuk memerintahkan LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi di persidangan sengketa hasil pilpres. “Soal LPSK terus terang MK tidak bisa kemudian mengamini itu karena memang tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK. uU yang jadi landasan itu memang lingkupnya terbatas pada soal-soal tindak pidana,” ujarnya.
Sebelum perdebatan terjadi, sebelumnya sidang MK yang dipimpin Anwar Usman itu, garis besar dari paparan yang disampaikan pun terang benerang. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dituduhkan sebagai kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Ketua tim kuasa hukum Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, berdasarkan perbaikan permohonan yang dilakukan kuasa hukum Prabowo-Sandi, maka Mahkamah berwenang menyatakan permohonan tersebut cacat formil. “Cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk menyatakan permohonan cacat secara formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batas waktu pengajuan alat bukti tambahan bagi tim Prabowo-Sandiaga selaku pemohon hingga, Rabu (19/6) hari ini sebelum sidang sengketa Pilpres dimulai. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. “Perlu disampaikan bahwa pengajuan bukti tambahan untuk pemohon paling lambat besok sebelum persidangan dimulai,” ujar Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

MK juga memberikan waktu lebih panjang penyerahan bukti tambahan bagi KPU selaku termohon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin selaku pihak terkait, dan Bawaslu hingga Kamis (20/6). “Kemudian untuk pihak termohon, terkait, dan Bawaslu paling lambat diserahkan hari Kamis sebelum sidang dimulai,” imbuhnya. (b/yog/fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy