Pahit dan Manis Zonanisasi Pendidikan, Oleh: Prof Hanna – Kendari Pos
Kolom

Pahit dan Manis Zonanisasi Pendidikan, Oleh: Prof Hanna

Prof Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai diterapkan tahun 2017. Kemudian, disempurnakan tahun 2018. Juknisnya, diatur dalam Permendikbud No 51 tahun 2018. Juknis ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Karena sekolah negeri berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, untuk melakukan pengaturan zonasi, menentukan sistem pendaftaran, dan lainnya.

Gagasan utama sistem zonasi untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit yang selama berpuluh tahun menjadi “dilema moral” pendidikan di tengah masyarakat. Keberadaan sekolah favorit menciptakan sistem kompetisi tidak seimbang. Karena murid-murid pintar akan terus mendapatkan ruang dan fasilitas terbaik untuk berkembang. Sementara murid “bodoh” akan terdampar dan berkumpul bersama mereka yang kurang beruntung.

Kemendikbud melakukan suatu inovasi dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan yang berbasis keadilan melalui sistem penerimaan murid baru yang dikenal dengan zonanisasi. Penerapan kebijakan sistim zonanisasi tahun ini, tampaknya terjadi pro kontra. Artinya ada yang setuju dan menolak. Bagi yang merasakan manisnya sistim ini, pasti setuju. Begitu juga sebaliknya, menerima pahitnya sistim zonanisai ini. Dari perdebatan antara pro dan kontra, akhirnya kementerian merevisi kebijakan itu.

Sekaligus meminta persetujuan lewat DPR-RI. Dari kondisi ini, pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah apakah sistem zonanisasi ini betul-betul akan memperbaiki mutu pendidikan atau tidak? Seperti dilihat, kritik terhadap kebijakan zonasi bukan berarti tidak setuju. Tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas, dan pemerataan pendidikan.

Perlu diketahui, zonanisasi ini bukan hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di negara berkembang. Diantaranya seperti Jepang, Australia. Mereka telah mendapatkan dampak positifnya. Kritik yang ada lebih ditekankan pada tataran implementasi awal. Jalur zonasi yang tidak memperhatikan sebaran lokasi siswa dan letak sekolah. Serta hanya faktor jarak yang menjadi pertimbangannya.

Pada jalur zonasi, kemungkinan terjadinya “blank spot” sangat besar. Terutama di kota-kota karena tidak adanya sinkronisasi tata letak kawasan pemukiman dengan sekolah. Siswa yang memilih dua sekolah terdekat dengan rumahnya tidak menjamin diterima walaupun jaraknya hanya 1 kilometer. Perlu adanya penambahan gelombang untuk memastikan siswa terutama yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan. Biaya uang gedung dan SPP pada sekolah swasta terutama di perkotaan tidaklah murah.

Jepang adalah salah satu negara terbaik yang menerapkan sistem zonasi. Wajib belajarnya 9 tahun. Tidak jauh beda dengan sistem yang berlaku di Indonesia. Namun dengan sistim zonanisasi ini, tidak ada kehebohan pada orang tua menjelang tahun ajaran baru. Karena semua anak sudah jelas sekolahnya, yaitu dekat rumahnya. Hal ini disebablan, sistim pengaturan perumahan dan sekolah sudah sangat baik. Sistem informasi kependudukan juga berjalan baik. Setiap penduduk, baik asli maupun pendatang akan terdata seluruh identitasnya, termasuk penghasilannya.

Sebenarnya, menyikapi masalah ini sangat mudah. Supaya tidak terjadi gejolak penolakan, caranya dengan menstadarisasikan dan meyakinkan kepada masyarakat tentang jaminan mutu pendikan. Standarisasi itu mengacu pada pemenuhan 8 standar pendidikan. Tidak saja proses belajar mengajarnya yang dibuat sama standarnya, tetapi fasilitas fisik gedungpun juga.

Misalnya semua sekolah punya lapangan olah raga yang sama ukurannya, memiliki kolam renang, memiliki gedung serba guna, loker sepatu, loker tas, meja dan kursi belajar sama, papan tulis magnetik sama, WC yang sama baiknya. Bahkan soal ulanganpun semua dibuat sama dengan kertas gram full warna. Jika melihat fasilitas fisik gedungnya dan juga fasilitas belajar mengajarnya, maka tidak salah Jepang menjadi negara maju. Karena kualitas pendidikan sangat diprioritaskan pemerintahnya.

Sistem zonanisasi ini sudah masuk dalam ranah kebijakan pemerintah. Walaupun masih dalam tahapan revisi, masyarakat perlu menyadari, bahwa pemikiran pemerintah sangat positif dalam melakukan usaha peningkatan mutu pendidikan yang berkeadilan. Ini untuk memenuhi hak-hak asasi masyarakat. Namun pemerintah juga perlu melakukan pembenahan dari indikator-indikator peningkatan pendidikan, seperti pemerataan kompetensi guru, infrastruktur sekolah dan menuju sekolah, kompetensi manajemen kepala sekolah, kompetensi tenaga administrasi sekolah. Semua itu supaya bisa memenuhi 8 standart nasional pendidikan dan menghilangkan klaim eksklusivitas pendidikan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy