MK Batasi Sampai 17 Saksi, Hari Ini Sidang Sengketa Pilpres Dilanjutkan – Kendari Pos
Nasional

MK Batasi Sampai 17 Saksi, Hari Ini Sidang Sengketa Pilpres Dilanjutkan

KENDARIPOS.CO.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para pihak yang bersengketa dalam perkara Pilpres 2019 untuk menyiapkan saksi saat persidangan. Dalam hal ini, MK membatasi jumlah orang yang akan bersaksi baik dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. “Saksi masih Insya Allah (dikumpulkan) Rabu, jumlahnya sejauh ini masih majelis hakim dalam persidangan itu memutuskan masing-masing 15 saksi dan dua ahli. Jadi jumlahnya 17 orang,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6).

Suasana sidang sengketa Pilpres di MK.

Fajar menuturkan, jumlah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di MK. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi jika pemohon, termohon, atau pihak terkait ingin mengajukan kuota tambahan menjadi lebih dari 15 orang. “Silakan disampaikan ke majelis hakim dalam persidangan. (Diterima atau tidak) tergantung nanti majelis hakim memutuskan seperti apa,” ucapnya. Fajar menyebut, pihaknya tidak mempermasalahkan niat Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta untuk menghadirkan saksi secara jarak jauh atau via teleconference saat sidang.

“Kalau yang kita anut selama ini, kita sediakan prasarananya itu di fakultas hukum di 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, apakah akan menggunakan fasilitas itu atau seperti apa? MK belum menerima surat terkait permintaan tersebut,” ungkapnya. Sementera itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah siap membacakan jawaban atas perbaikan permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Selasa (18/6). Rencananya, pada pukul 09.00 WIB ialah pemeriksaan persidangan dengan agenda pembacaan jawaban pihak termohon.

“Kami sudah menyiapkan bahan jawabannya. Ada beberapa hal terkait dengan misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian terkait dengan sistem informasi perhitungan (Situng). Tentu saja kita akan jawab sesuai dengan data yang kita punya,” ujar komisioner KPU, Ilham Saputra. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah menyerahkan alat bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6). Alat bukti diserahkan langsung oleh Bambang Widjojanto (BW) dan Denny Indrayana. Sementara itu, MK mempersilakan semua memberikan tanggapan. Selanjutnya, hakim yang akan memberikan penilaian hukum.

Alat bukti itu dibawa menggunakan tiga truk. Setelah diturunkan, puluhan kontainer itu kemudian dibawa ke lobi MK. Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid, mengatakan masih banyak sisa alat bukti yang akan diserahkan ke MK. Namun, menurutnya, alat bukti itu akan diserahkan secara bertahap. “Kita akan koordinasi dengan MK. Pastinya akan kita sampaikan bukti-bukti yang kita miliki,” ujar Lutfhi di gedung MK, Jakarta, Senin (17/6). Ia meyakini semua berkas yang diserahkan itu cukup signifikan sebagai bukti. Ia menganggap Pemilu 2019 tidak bersifat jujur dan adil. “Saya kira signifikan. Kami sebagai pemohon, kami mengklaim bahwa pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang tidak jujur dan adil. Kalau KPU berpendapat lain buktikan saja,” jelasnya.

Anggota tim hukum Prabowo – Sandi lainnya, Dorel Almir mengatakan alat bukti tersebut berisi dokumen-dokumen C1 yang telah dikumpulkan. Dokumen C1 itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Seperti Kalimantan, Bali, Jogja dan daerah lainnya. “Selanjutnya nanti menyusul bagian lainnya. Kita lengkapi dulu alat bukti yang masih kurang,” ucap Dorel.

Dia mengaku penyerahan bukti ke MK harus dilakukan secara bertahap. Saat ini tim kuasa hukum Prabowo – Sandi masih melakukan proses fotokopi penggandaan alat bukti yang belum selesai. “Kendalanya yang pertama adalah proses fotokopi memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Tentu kita harus menyampaikan yang benar-benar cermat dan teliti. Agar alat bukti itu tidak tumpang tindih,” lanjutnya. Ia memastikan Prabowo-Sandi akan tetap menyerahkan 12 truk alat bukti ke MK.

Hal senada juga diungkapkan anggota tim hukum BPN lainnya, Nicholay Aprilindo. Dia menyebut pihaknya konsisten menempuh jalur hukum untuk perjuangkan kedaulatan rakyat melalui pasangan Prabowo – Sandi. Dia menyatakan upaya gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK adalah ikhtiar terakhir memperjuangkan suara rakyat yang dicurangi. “Ini masalah hak kedaulatan rakyat. Prabowo-Sandi hanya alat dari kedaulatan rakyat yang dipercaya untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden,” terangnya. (khf/fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy