Pariwara
Politik

Kumpulkan Alat Bukti, KPU Sultra Siap Hadapi Gugatan

Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan nomor APPP 37-08-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. PKS menggugat hasil Pemilu DPRD Sultra Dapil Sultra VI yakni Konawe dan Konawe Utara. Di Konawe, tersebar di enam kecamatan yakni, Kecamatan Asinua Desa Nekudu TPS 1 dan TPS 2. Kecamatan Tongauna Desa Momae TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Kemudian Kecamatan Besulutu Desa Besulutu TPS 1, TPS 2 dan TPS 3. Selanjutnya, Kecamatan Onembute Desa Silea TPS 1 dan TPS 2. Lalu, Kecamatan Pondidaha Desa Amesiu TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4. Terakhir, Kecamatan Abuki Desa Walay TPS 1, TPS 2 dan TPS 3.
Inti dalil permohonannya adalah dugaan adanya penambahan suara partai lainnya, dalam hal ini PBB.

Gugatan berikutnya datang dari Partai Perindo dengan nomor APPP 175-09-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Perindo menggugat hasil DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil I Wawonii Tengah. Yakni, di TPS 1 Desa Wawo Indah dan TPS 1 Kelurahan Lampeapi Baru. Dalil pemohon adalah penggelembungan perolehan suara terhadap partai lainnya (PKS).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menggugat melalui Calegnya bernama Irpan dengan nomor APPP 238-10-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Irpan menggugat hasil Pemilu DPRD Konawe Kepulauan Dapil II Kecamatan Wawonii Timur di Desa Wakadawu TPS 1. PPP menyoal pengurangan perolehan suara pemohon dan penambahan perolehan suara kepada calon lain, dikarenakan tidak dilaksanakan PSU.

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) yang diajukan Calegnya, Ratna dengan nomor APPP gugatan 31-12-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Ratna menggugat hasil pemilihan DPRD Kota Baubau Dapil II yakni di Kecamatan Wolio, Kelurahan Bataraguru TPS 5 tentang pengurangan perolehan suara pemohon, sedangkan di Kelurahan Kadolokatapi TPS 12 tentang penambahan perolehan suara calon lainnya. Menurut Abdul Natsir, legal standing gugatan Caleg baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota, ada pada partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu. Sehingga, pelayangan gugatan harus melalui Parpol. “Jikapun gugatan diajukan oleh perseorangan calon, maka harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol yang bersangkutan,” terangnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy