Biaya Prajabatan CPNSD Muna Ditanggung APBD – Kendari Pos
Muna

Biaya Prajabatan CPNSD Muna Ditanggung APBD

KENDARIPOS.CO.ID — 260 Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNS) Muna resmi menerima petikan surat keputusan pengangkatan 80 persen. Rasa syukur makin bertambah, sebab CPNSD Muna dibebaskan dari biaya prajabatan. Bupati Muna LM. Rusman Emba akan menanggulangi biaya itu lewat APBD Perubahan 2019. Penyerahan SK yang diteken 1 Maret 2019 itu dilakukan di aula kantor Bupati. CPNSD selanjutnya diminta langsung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Saya berharap ritme kerja birokrasi bisa diimbangi secepatnya. Utamakan kekompakan dan kedisiplinan,” terang Bupati, LM. Rusman Emba, kemarin.

260 CPNSD Muna tak perlu lagi memikirkan biaya prajabatan. Pemkab Muna akan menyiapkan anggaran dalam postur APBD Perubahan 2019. Para CPNSD Muna saat menerima SK 80 persen di aula kantor Bupati Muna. (Dok/KP)

Tambahan 260 CPNSD berarti menambah beban keuangan yang ditanggung dana alokasi umum (DAU) daerah. Rusman bahkan menyebut jika total ASN Muna saat ini mencapai 6.250 pegawai. Gaji para abdi negara itu menyedot 75 persen dari Rp690 miliar DAU. Itulah mengapa Pemkab kesulitan mendapatkan anggaran infrastruktur. “Tetapi keputusan merekrut CPNSD merupakan langkah berani. Semoga bergabungnya CPNSD ini dapat meningkatkan produktivitas kinerja birokrasi,” sambungnya.

Bupati Muna, Rusman Emba memastikan solusi menutupi beban gaji ialah memacu kinerja pegawai agar lebih produktif. Kedisiplinan dan kerja sama seluruh aparatur wajib dijaga. Terutama bekerja dibawah satu komando dirinya. “Jangan buat sekat, tetapi bekerja profesional,” paparnya. Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Rustam merinci 260 CPNSD meliputi 13 honorer K3, 1 dokter PTT dan 246 formasi umum.

CPNSD selanjutnya diagendakan mengikuti pra jabatan pada Desember atau Januari tahun depan. Sesuai komitmen, biaya akan ditanggung daerah. “Kita bersyukur Bupati mau mengalokasikan lewat APBD. Karena banyak daerah lain justru dibebankan ke CPNS,” jelasnya. Rustam meminta CPNSD bekerja profesional dan tidak berbuat pelanggaran pidana ataupun etika. Sebab SK 80 persen masih bisa dibatalkan. “Setelah prajabatan, baru SK 100 persen dikeluarkan,” pungkasnya. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top