Metro Kendari

18 KK Bangun Rumah di Kawasan Lakidende, Pemerintah akan Lakukan Penggusuran

KENDARIPOS.CO.ID — Warga mulai membangun rumah di kawasan Stadion Lakidende. Rumah berkontruksi kayu itu akan dihuni 18 Kepala Keluarga (KK). Hal tersebut langsung membuat Pemprov Sultra bereaksi. Pemprov meminta rumah tersebut segera dibongkar. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Pemprov Sultra, Jaya Bakti mengatakan, pendekatan persuasif hingga saat ini terus dilakukan, sehingga masyarakat mau membongkar bangunan itu. “Kita telah beritahu secara baik-baik bahwa mereka telah membangun di lahan milik pemerintah. Karena itu, mereka harus menghentikan pembangunan yang dilakukan,” ungkap Jaya Bakti.

Rumah yang dibangun di Kawasan Stadion Lakidende.

Apa langkah pemerintah untuk mengatasi dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan masyarakat itu? ia telah mengirimkan surat agar mereka menunda pembangunan dan membongkar bangunan yang dibangun di lahan pemerintah. Kadispora berharap masyarakat bisa lebih paham, bahwa ada mekanisme bila akan menggunakan aset pemerintah. Jangan karena itu milik pemerintah, lantas warga dengan seenaknya melakukan penyerobotan. Katanya, pihaknya berencana akan menyurat Dinas Tata Ruang Kota Kendari untuk mengatasi persoalan itu. Sebab, mereka memiliki wewenang, melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki Izin Membangun Bangunan (IMB).

“Sehingga Dinas Tata Ruang bisa langsung turun memantau. Kalau memang belum memiliki persyaratan IMB maka akan ditertibkan. Pola itu yang coba kami lakukan sekarang,”imbuhnya. Tindakan persuasif ini sejak awal dilakukan, sehingga kerugian masyarakat tidak terlalu besar akibat kelalaian mereka. Apalagi secara administratif persoalan ini telah diketahui oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Wagub Sultra Lukman Abunawas.

Ia mengaku diminta oleh Gubernur untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Hukum serta Biro Pemerintahan. Agar melakukan pengawasan terhadap penyerobotan lahan-lahan pemerintah khususnya Lakidende. Langkah koordinasi telah ditempuh. Termasuk meminta Biro Hukum Pemprov agar bersurat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari.

“Sehingga pihak BPN Kota Kendari tidak menerbitkan sertifikat di atas lahan sarana olahraga Lakidende. Sebab, sebagian masyarakat telah mengklaim, bahwa sementara memproses pengurusan sertifikat. Pada akhirnya jika memang terpaksa, pemerintah akan melakukan penggusuran,”tegasnya. Ia menambahkan, jika seluruh sengketa kawasan telah selesai, kawasan Lakidende akan dibangun sebagai sarana olahraga yang bernuansa wisata. Ada kawasan terbuka hijau, wisata kuliner serta kelengkapan sarana dan prasarana olahraga. (m2/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy