Pariwara
Nasional

Telat Pecat PNS Korup, Kepala Daerah Terancam Tak Terima Gaji

Akmal Malik Piliang

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah memperpanjang batas waktu bagi kepala daerah untuk memecat PNS korupsi di wilayah masing-masing. Tepatnya, hingga 31 Mei 2019. Jika tidak juga selesai, sanksi yang diberikan kepada kepala daerah akan ditingkatkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menuntaskan pada 30 April lalu. Bentuknya adalah memberikan teguran tertulis.

Dalam teguran itu, juga diberikan penjelasan agar kesempatan kedua untuk menuntaskan pada akhir Mei mendatang bisa digunakan sebaik-baiknya. “Kami beri waktu sampai 31 Mei. Setelah itu mungkin sanksi terkait pemotongan hak keuangan kepala daerah akan kami eksekusi. Bisa saja mereka tidak terima gaji,” tegas Akmal, kemarin.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy