Susun RUU Partisipasi Masyarakat, DPD RI Libatkan UHO – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Susun RUU Partisipasi Masyarakat, DPD RI Libatkan UHO

KENDARIPOS.CO.ID — Partisipasi Masyarakat dan keterbukaan informasi publik memiliki urgensi dalam peran penyelenggaraan negara. Hal tersebut dibahas Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan  Daerah (DPD) RI bersama sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Haluoleo (FH-UHO) dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aula Fakultas Hukum (FH) Universitas Halu Oleo (UHO), Kamis (23/5) lalu.

Rektor UHO, Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si., M.Sc., saat menerima cinderamata dari pihak DPD RI, saat FGD yang dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum UHO,Kamis (23/5) lalu.

Staf ahli PPUU DPD RI, Ricca Anggraeni, SH. MH.,  mengatakan, dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) partisipasi masyarakat, panitia perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, bertujuan mendapatkan masukan penting dari pihak FH UHO, dalam rangka perbaikan saran dan masukan. 

“Supaya draft yang akan kami susun, bisa lebih sempurna. Supaya juga tidak ada perbedaan makna dan tafsir dalam UU yang akan divalidasi nanti,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tujuan lain agar pemaknaan frasa dan pasal dalam UU, sesuai dengan penyusunan UU serta bagaimana memposisikan masyarakat sangat memiliki andil yang besar dalam menentukan konsep bernegara dan berdemokrasi.

Rektor UHO, Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si., M.Sc., menyampaikan pelibatan UHO dalam uji shahih RUU tentu saja dengan harapan ini dapat menjadikan peran masyarakat dalam setiap penyusunan RUU menjadi lebih kuat karena telah dijamin dalam Undang-undang,

“Inisiasi ini sangat urgen dilakukan, sebelum disahkan menjadi peraturan perundang-undangan, segala hambatan mesti menjadi bahan evaluasi. Sehingga menghasilkan rumusan baru yang diharapkan dapat menjadi payung dalam menyusun peraturan perundang-undangan, tentu salah satu uoaya yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat,” terang Prof Zamrun.

Biro Hukum Sekprov, Efendi Kalimuddin, SH., MH, menyinggung keberadaan lembaga yudikatif yang independen. Dia pun menyebut keberadaan ombudsman yang tidak bisa bertindak selaku eksekutor. Padahal, ombudsman ini ada, karena adanya laporan dan aduan dari Aparatur Sipil Negeri (ASN) atau lembaga terkait ketidak adilan yang didapat, entah itu dari pemerintah atau instansi tempat ASN bernaung. Sayangnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh ombudsman terkait laporan yang masuk, hanya sebatas rekomendasi yang sering kali tidak ditindaklanjuti oleh instansi atau lembaga yang dilaporkan tersebut. 

Sementara itu, Dekan FH UHO, Dr. Herman, SH., LLM., mengaku bangga dengan dipilihnya Fakultas Hukum sebagai salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih DPD RI sebagai tempat pelaksanaan FGD, untuk meminta masukan atau pendapat sebelum RUU uji sahih partisipasi masyarakat disahkan sebagai UU. 

“Ada dua tempat di Indonesia, salah satunya di fakultas hukum UHO ini. Menjadi kebanggaan bagi kami di fakultas hukum dengan dipilihnya kami untuk forum ini. Tentu saja, timbul pertanyaan, kok FH UHO yang dipilih? Dari situ kita sudah bisa simpulkan, bahwa orang-orang yang ada di fakultas hukum UHO, sangat diperhitungkan oleh anggota DPD RI, baik dalam kapasitas keilmuannya maupun kapabilitasnya dalam memberi masukan uji sahih RUU partisipasi masyarakat,” tandasnya. (Ind/ani) 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top