Saksi PKS Protes, Pleno Rekapitulasi Suara KPU Sultra Diskorsing – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Saksi PKS Protes, Pleno Rekapitulasi Suara KPU Sultra Diskorsing

KENDARIPOS.CO.ID — Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Jumat (10/5/2019) berlangsung alot. Seorang saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lanar, mengajukan protes. Lanar curiga ada indikasi kecurangan yakni penambahan dan pengurangan suara partai politik (Parpol) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) wilayah Konawe Utara (Konut), tepatnya di TPS Tambapua, Matabenua, Motui dan Haemba.
  
Menurutnya, data yang disajikan dalam sistem informasi perhitungan (Situng), tidak sesuai. Lanar mencurigai suara Partai Bulan Bintang (PBB) bertambah dari yang seharusnya. Sebaliknya, suara PKS justru berkurang.
   
Atas protes tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra sebagai pimpinan rapat, membuka meja mediasi antara peserta Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra. Dalam mediasi, dua TPS dianggap tuntas dan semua pihak menyepakati hasilnya. Namun, pada dua TPS lainnya yakni TPS Tambapua dan Matabenua tidak ada titik temu. KPU Konut tak dapat menunjukkan C1 plano melainkan hanya formulir C1, DAA1, dan DA1 dalam bentuk dokumentasi (hasil foto).

Suasana saat terjadi protes saat rapat pleno sehingga harus diskorsing.

Lanar pun meragukan bukti tersebut. Bisa jadi, kata dia, bukti tersebut telah dimanipulasi. Ia menginginkan KPU Konut menunjukkan fisik C1 plano. Saksi PKS sendiri hanya memiliki bukti C1 yang di upload dalam Situng. Sebab, di TPS Tambapua dan Mata Benua, PKS tak memiliki saksi saat proses pemungutan suara, sehingga tidak mengantungi C1 Plano.
   
Oleh KPU, data situng yang diperlihatkan saksi PKS dinilai tidak dapat menjadi pembanding. “Situng hanya bersifat disclaimer. Ini tidak compatible,” ujar Koordonator Teknis Penyelenggaraan KPU Sultra, Iwan Rompo Banne, Jumat (10/5). Lanjut Iwan, semestinya, yang dijadikan dasar pembanding adalah hasil pleno di setiap tingkatan. Menurutnya, saksi seharusnya bisa menunjukkan formulir C1 plano.
   
Sementara itu, salah satu Komisioner KPU Konut mengungkapkan bahwa C1 dan DA1 berhologram ada di dalam kotak suara yang posisinya saat ini di gudang KPU Konut. “Ada C1 berhologram. Tapi itu di dalam kotak,” terangnya.
    
Terhadap hal ini, Bawaslu Sultra merekomendasikan agar dilakukan  pembukaan C1 asli meskipun harus didatangkan dari Konut.
Pembukaan harus dilakukan karena proses yang berlangsung saat ini merupakan pleno tingkat provinsi.

“Kami merekomendasikan agar C1 plano dibuka dan bisa disaksikan dan perlihatkan langsung kepada saksi PKS dan pihak terkait,” kata Komisiner Bawaslu Sultra, Munsir Salam.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir Muthalib memberikan kesempatan kepada KPU Konut agar mendatangan kotak suara yang berisi C1 plano selambat-lambatnya Sabtu (11/5). “Kita minta KPU Konut, agar mendatangkan secepatnya,” ujar Abdul Natsir.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat batas pelaksanaan rapat pleno terbuka ditargetkan agar tuntas paling lambat Minggu (12/5) sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2019.  Dirinya juga menyesalkan adanya kejadian seperti itu. Hal tersebut, kata Natsir, bisa menyebabkan inefisiensi waktu pelaksanaan. Mestinya, proses itu sudah clear di tingkat kabupaten. Sambil menunggu kotak suara didatangkan, maka pleno untuk Konut diskorsing. (m7)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top