Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu, Sultra Posisi Kedua se-Indonesia – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Pelanggaran Netralitas ASN di Pemilu, Sultra Posisi Kedua se-Indonesia

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sebanyak 128 laporan pelanggaran netralitas para abdi negara. Dari laporan tersebut, 88 kasus sudah tuntas. Sedangkan, 40 kasus lainnya masih dalam proses. Berdasarkan, Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN semestinya netral dan bebas dari intervensi golongan dan partai politik. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dilarang memberikan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden maupun calon legislatif lainnya dalam bentuk apapun.

Tiga provinsi di pulau Sulawesi mendominasi lima besar jumlah kasus pelanggaran netralitas ASN terbanyak. Sulawesi Selatan (Sulsel) menduduki posisi teratas dengan 27 kasus. Kemudian, diikuti Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan jumlah 14 kasus dan Sulawesi Barat yang mengantongi 10 kasus di posisi ketiga. Sementara posisi keempat adalah Jawa Tengah yang memiliki 9 kasus, serta Kementerian Agama di posisi kelima dengan 8 kasus.

Informasi itu disampaikan Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN, I Made Suwandi. Menurutnya, modus pelanggaran netralitas beragam. Terlibat dalam kegiatan sosialisasi maupun kampanye, ikut memasang alat peraga kampanye, menghadiri deklarasi peserta pemilu, hingga menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu melalui media sosial. “Sulsel terbanyak kasus pelanggaran netralitas. Kemudian diikuti Sultra, dan Sulbar,” ungkap Made di Jakarta, Jumat (19/4/2019).

Menurut hasil riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menyimpulkan, pelanggaran netralitas ASN marak dilakukan di media sosial. Tercatat ada 51 kasus. Model perilakunya yakni mengunggah status, cuitan, menanggapi komentar, like, dan menyebarluaskan foto peserta pemilu. “Mayoritas ASN pelanggar netralitas disanksi sedang,” ujar Made. Ada empat macam sanksi sedang. Yakni, penurunan pangkat satu tingkat, penundaan kenaikan pangkat, penundaan gaji, dan penundaan kenaikan gaji paling lama setahun. ”Akibatnya, bisa saja ASN tersebut non-job. Bahkan, tidak bisa mengikuti seleksi terbuka untuk naik jabatan. Sebab, ada syarat di situ yang menyebutkan ASN tidak boleh dalam masa sanksi sedang dan berat,” urainya.

Made mengatakan, laporan itu sudah diserahkan kepada Bawaslu untuk ditinjau kembali. Sesuai dengan kesepakatan antara KASN dan Bawaslu. Jika laporan sudah selesai diperiksa dan dikembalikan ke KASN, lanjut dia, baru pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (ags)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top