Pariwara
Kolom

Masih Perlukah Kinerja Guru Dievaluasi? Oleh: Prof Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 16 Tahun 2009 menekankan, penilaian kinerja guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan. Sistem PK guru dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya, melalui pengukuran penguasaan kompetensi. Itu ditunjukkan dalam bentuk kerja dengan harapan bisa mencerdaskan bangsa.

Olehnya itu, peningkatan mutu pendidikan nasional perlu dioptimalkan. Supaya dapat mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) andal dan profesional perlu dioptimalkan. Salah satunya lewat sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu sarana (tools) meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). Pemberian tunjangan dimaksud tentu saja mengacu pada beberapa elemen. Antara lain, kompetensi, profesionalisme, dan karier PTK. Khususnya PTK pendidikan dasar dikdas perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dalam konteks PTK ini juga sangat perlu ditekankan bahwa tenaga kependidikan memegang peranan dalam mencerdaskan bangsa. Tentu saja, implementasi kebijakan tersebut adalah guru, pengawas, penilik maupun pamong belajar.

Guru memegang peranan strategis dalam upaya membentuk karakter bangsa. Juga untuk mengembangkan potensi siswa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Olehnya itu, dalam melaksanakan tugas-tugas guru yang cukup komplek dan unik, diperlukan sosok  yang memiliki kemampuan maksimal supaya tujuan pendidikan nasional bisa terwujud. Untuk mewujudkan guru professional, maka diperlukan apresiasi atas prestasinya. Salah satu caranya bisa lewat promosi jabatan (kenaikan pangkat). Keputusan Menpan-RB Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, serta Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, pada prinsipnya bertujuan untuk membina karier kepangkatan dan profesionalisme guru untuk menghasikan luaran dengan prestasi terbaik.

Sebagai guru, tentu banyak menemui masalah dalam proses belajar mengajar. Misalnya, sering menemukan murid-murid tidak bersemangat, kurang termotivasi, kurang percaya diri, kurang disiplin, kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Tentu saja sebagai guru kreatif, harus bisa mencarikan solusinya. 

Kembali soal kenaikan pangkat, memang seringkali memunculkan banyak pertanyaan. Kenapa kenaikan pangkat sampai golongan IV/a tidak ada hambatan. Tapi setelah kenaikan pangkat dari IV/a ke IV/b, IV/c dan seterusnya mengalami keterlambatan. Padahal, hipotesanya, seharusnya tidak mungkin mengalami keterlambatan. Sebab, prinsip kenaikan pangkat adalah hak dan kewajiban semua guru tanpa kecuali. Apalagi sudah memiliki pengalaman tapi kenyataanya tidak seperti itu. Guru juga sudah memahami, untuk menjunjung profesionalitas. Semua kenaikan pangkat melalui sistim penilaian kinerja, salah satunya karya tulis ilmiah. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy