Politik

KPU Waspadai PSU Berulang, KPPS dan PTPS Harus Kerja Optimal

“Proses inilah yang harusnya terjadi. Baik KPPS maupun PTPS sudah diberikan tugas masing-masing,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Selain itu, aturan rekomendasi PSU yang tidak memiliki batasan waktu juga berimbas pada pihak KPU sebagai penyelenggara teknis. Sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu pasal 372, yang ada hanya batas waktu pelaksanaan PSU yakni sepuluh hari pasca pemungutan suara. “Hal ini menyebabkan KPU keteteran dalam melakukan persiapan,” keluhnya. Untuk itu, kata Magister Ilmu Managemen Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini, penting bagi Bawaslu mempertimbangkan aspek efektivitas. “Pada prinsipnya KPU menghargai kewenangan kawan-kawan di Bawaslu. Namun, harus dilihat apakah efektif jika rekomendasi baru dikeluarkan pada waktu yang kasip? Ini semua harus menjadi pertimbangan,” terangnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya diperhadapkan dengan sanksi pidana jika tidak melaksanakan PSU pada TPS yang memenuhi syarat. Dalam pasal 549 UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dikatakan, dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan PSU di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat tiga, sementara persyaratan dalam UU ini terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy