Politik

KPU Minta Bawaslu Perhatikan Aspek Efektifitas

Selain prosedurnya yang cukup memakan waktu, terhadap surat suara yang telah sampai di kabupaten/kota dimana TPS nya akan melakukan PSU, juga harus dilakukan penyortiran, pelipatan, pengesetan dan pengepakan serta distribusi ke wilayah-wilayah yang dimaksud.

“Kami di provinsi sudah berkoordinasi dengan Bawaslu secara lisan maupun tertulis. Intinya, kami meminta kepada jajaran Bawaslu agar waktu keluarnya rekomendasi mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan, lembaganya telah bersurat ke seluruh jajaran di kabupaten/kota tertanggal 21 April 2019. Isinya memerintahkan Bawaslu kabupaten/kota bersama-sama Panwascam memeriksa semua salinan formulir C1. Termasuk kehadiran pemilih serta formulir A hasil pengawasan Pengawas TPS (PTPS) untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi PSU. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ada dugaan pelanggaran yang berpotensi PSU, maka segera direkomendasikan. Terkait hal itu, menurutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama mengenai keluarnya rekomendasi PSU yang terjadi saat pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Rekomendasi PSU yang keluar saat pleno PPK merupakan jalan keluar atas perbedaan hasil perolehan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak terverifikasi,” ujar Hamiruddin saat dihubungi, kemarin. Terhadap kasus seperti itu, lanjut dia, apabila tidak direkomendasi untuk PSU, maka pleno PPK akan berhenti, karena tak ada jalan keluar.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy