Muna Barat

Pengumuman PPPK Mubar Ditunda : Belanja Pegawai Diatas 50 Persen Bisa Dibatalkan

KENDARIPOS.CO.ID — Para honorer di Muna Barat (Mubar) yang sudah mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk sementara harus bersabar. Kabar terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunda pengumuman hasil seleksi.

PPPK

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) Mubar sudah menuntaskan proses seleksi bagi 67 pelamar.
Sekretaris BKD dan Diklat Mubar, Eko Sudianto mengatakan, pengumuman honorer kategori dua (K2) yang mengikuti seleksi P3K dijadwalkan 1 Maret lalu. “Pengumuman 1 Maret tidak jadi. Kemenpan RB menunda pengumuman. Kami juga belum tahu kapan jadwalnya. Yang pasti, Pemkab Mubar masih butuh pegawai. Bupati Mubar siap membiayai lewat DAU yang di APBD-kan,” ujarnya, Rabu (13/3).

Eko Sudianto mengaku belum tahu apa alasan mendasar sehingga Kemenpan RB menunda jadwal pengumuman. Untuk memastikan itu, dalam waktu dekat ini, BKD dan Diklat Mubar akan mengonfirmasi langsung ke Kemenpan RB. “Kami akan ke jakarta untuk konsultasi, terkait nama-nama itu. Kami juga mau tanyakan hal teknis lainnya, terutama penjaringan tahap dua,” jelasnya.

Selain itu, perbaikan data sekira 194 honorer K2 telah rampung, untuk diakomodir menjadi P3K pada seleksi tahap selanjutnya. Tentunya, dengan melihat tingkat kebutuhan daerah. “Tapi bertahap kita rekrut. kami tuntaskan dulu tahap pertama ini,” pungkas Eko Sudianto.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan, salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan jumlah formasi PPPK adalah beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bagi daerah yang APBD-nya di atas 50 persen telah dialokasikan untuk belanja pegawai, otomatis usulan PPPK-nya tidak bisa dipenuhi.

“Silakan daerah mengajukan jumlah formasi PPPK tapi kami akan mencocokkan dengan belanja pegawai di APBD. Kalau alokasi belanja pegawainya di atas 50 persen, ya tidak boleh mengajukan. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan KemenPAN-RB dalam penetapan formasi PPPK,” tutur Bima, Selasa (12/3).

Syarat itu, lanjutnya, diberlakukan untuk melindungi pemda juga. Jangan sampai dananya tersita ke belanja pegawai baik PNS maupun PPPK. Alhasil daerah tidak bisa melaksanakan pembangunan di sektor lainnya. Karo Humas BKN Mohammad Ridwan menambahkan, secara sistem, web SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) sudah siap mengumumkan hasil seleksi PPPK jika semua daerah sudah mengirimkan usulan kebutuhan formasinya. Dia juga mengimbau bagi seluruh peserta PPPK untuk bersabar dan tetap mencari informasi dari kanal-kanal informasi yang resmi milik pemerintah, sehingga terhindar dari upaya-upaya penipuan yang bisa merugikan diri sendiri. (yaf/esy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy