Kepala Inspektorat Konkep : Jangan Coba-coba Selewengkan Dana Desa ! – Kendari Pos
Konawe Kepulauan

Kepala Inspektorat Konkep : Jangan Coba-coba Selewengkan Dana Desa !

KENDARIPOS.CO.ID — Tak sedikiti oknum Kepala Desa (Kades) terjerat kasus korupsi, akibat salah mengelola alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Mohammad Yakub, tidak mau ada satupun kades di Konkep berurusan dengan hukum akibat menyalahgunakan anggaran negara itu.

Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Mohammad Yakub.

Mohammad Yakub meminta 89 kades yang ada di Pulau Wawonii agar jangan menyelewengkan ADD dan DD. “Jangan coba-coba mainkan ADD dan DD. Anggaran ini banyak yang ikut mengawasi. Termasuk insan pers. Karena keterbatasan kami, maka tidak mungkin 89 desa di Konkep terpantau semua,” kata Mohammad Yakub saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/3).

Kata dia, beberapa waktu lalu sampai saat ini ada empat desa di daerah itu yang dilakukan penelitian khusus atau pensus. Itu dilakukan karena adanya indikasi kerugian negara. Empat desa itu adalah, Desa Pesue, Desa Tumbu-Tumbu Kecamatan Wawonii Tengah, Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat dan Desa Sinar Mosolo Kecamatan Wawonii Tenggara. Namun, dari empat desa tersebut, baru Desa Sinar Moso yang telah melakukan pengembalian kerugian negara.

“Desa Sinar Mosolo sudah mengembalikan kerugian negara. Tetapi prosesnya tetap dilanjutkan oleh kejaksaan. Yang lainnya kami masih memberi tenggang waktu sampai akhir Maret ini. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan belum juga mengembalikan kerugian negara maka kami akan rekomendasikan ke penegak hukum,” tegas Mohammad Yakub.

Mantan Kepala Dinas Transmigrasi Konkep itu menjelaskan, terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran negara di Sinar Mosolo, karena mundurnya kades tersebut dari kursi jabatanya untuk maju sebagai wakil rakyat. Namun mundurnya Kades Sinar Mosolo, tidak sesuai prosedur. Berdasarkan laporan masyarakat, pihak Inspektorat langsung melakukan pensus. “Kami tidak melarang ada Kades yang masuk berpolitik. Setelah ada laporan masyarakat, kami langsung lakukan pensus. Dan banyak juga kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh oknum kades tersebut. Biar sudah dikembalikan kerugian negara, proses hukum tetap dilakukan oleh kejaksaan,” tuturnya.

Mohammad Yakub belum bisa memastikan berapa besaran anggaran kerugian negara yang ditimbulkan oleh empat desa tersebut. “Saya belum bisa smpaikan, karena angka kerugian negara itu masih tentatif. Kalau sudah selesai baru saya bisa pastikan berapa kerugian. Tetapi sampai saat ini angka kerugiannya belum fainal,”tandasnya. (san/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

To Top