Pariwara
Konawe Kepulauan

Diduga Gelembungkan Upah Kerja Jalan, Kades Mata Bubu : Semua Tuduhan Itu Tidak Benar

KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja Kepala Desa (Kades) Mata Bubu, Kecamatan Wawonii Utara, Konawe Kepulauan (Konkep), Bastian, kini sedang disorot. Warganya mencium aroma dugaan mark up kegiatan pembukaan jalan desa di Dusun III. Biaya upah kerja yang tertera dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) 2018, pada jalan desa dengan panjang sekira 700 meter, sekira Rp 127.901.900. Namun, hasil hitung warga, upah Hari Orang Kerja (HOK) penghamparan jalan desa tersebut hanya berkisar Rp 5 juta. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mata Bubu, Rusdin mengatakan, diduga telah terjadi pengelembungan upah HOK jalan desa. “Setiap kerja penghamparan timbunan jalan desa selalu kami catat. Tetapi yang dipertangung jawabkan Rp 127 juta. Terus anggaran sebanyak itu dibawa di mana ? Sementara hitungan kami, penghamparan jalan desa tidak sebanyak itu,” ujar Rusdin sembari menunjukan LPj APBDes 2018, Rabu (13/3).

APBDes : Lembaran APBDes Mata Bubu. Salah satu itemnya mencantumkan biaya HOK sebesar Rp 127 juta. Nilai itu dinilai berlebihan oleh anggota BPD Mata Bubu, Rusdin.

Didampingi beberapa rekannya, Rusdin menjelaskan, selain adanya dugaan korupsi pada penghamparan jalan desa ratusan meter itu Kades Mata Bubu juga diduga mengalihkan anggaran pembangunan sanggar seni untuk pembangunan rumah pribadi oknum kepala desa tersebut. “11 kubik batu gunung dan semen dialihkan di rumah Kades, untuk pembangunan rumah pribadinya. Wartawan bisa turun langsung melihat kondisi yang kami paparkan ini,” ujar Rusdin, didampingi dua rekannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Mata Bubu, Bastian membantah adanya penggelembungan pada jalan desa di Dusun III. Kata dia, anggaran HOK jalan tersebut telah disepakati melalui musyawarah desa sekira Rp 127 juta lebih. “Semua kegiatan melalui musyawarah desa. Dan yang memberikan informasi adanya dugaan penyimpangan adalah lawan politik saya saat pencalonan Kades dulu. Dan semua tuduhan itu tidak benar,” ujar Bastian, saat ditemui usai mengikuti kegiatan penyaluran bantuan Rastra di pelataran kantor Bupati Konkep.

Kata dia, kalau memang adanya terjadi kesalahan dalam mengelolaan APBDes, berarti yang gagal adalah pendamping desa, bukan Kades. Karena apa yang dijalankan dalam anggaran tersebut sudah sesuai mekanisme yang berlaku. “Apa sebenarnya mereka tuntut. Karena masyarakat semua bekerja dan mereka diupah. Saya pastikan yang melapor ini tidak tahu mekanisme di lapangan. Nanti lebih jelasnya ditanya saja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Saya juga sudah dilapor ke bupati dan Polsek,” paparnya. (san/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy