Pariwara
Muna

Canangkan Zona ZI, Hakim di Muna Harus Tahan Godaan Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Pengadilan Agama (PA) Raha meneguhkan komitmen mencegah para hakim terlibat korupsi dalam memberi pelayanan publik. Komitmen itu ditabalkan dalam pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Upaya itu didukung penuh Bupati Muna, LM. Rusman Emba. Dia menyebut integritas merupakan sikap kesatria yang wajib dimiliki aparat penegakan hukum. Benteng terakhir keadilan bagi masyarakat dititipkan pada palu sidang para hakim. Sedikit saja menyeleweng, keadilan hukum akan tercoreng. “Tetapi saya percaya pegawai di sini semua memiliki karakter ulama, yang pasti memberi teladan dalam pelayanan publik,” ujarnya di aula PA Raha, Rabu (13/3).

CEGAH KORUPSI : Bupati Muna, LM Rusman Emba (kemeja putih) mendukung penuh pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) lingkup Pengadilan Agama (PA) Raha.

Mantan anggota DPD RI itu mengaku sudah lama mengadopsi konsep zona integritas dalam pemerintahannya. Ia berkomitmen menerapkan WBK dan WBBM ke setiap organisasi perangkat daerah. Bagi pegawai yang tidak mampu bekerja dengan integritas, ia tidak sungkan bertindak tegas. “Kami sudah praktekan ini di Pemda dalam reformasi birokrasi. Integritas itu menjadi kunci birokrasi yang bersih,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Agama Raha, Mustafa menuturkan, pencanangan itu didasari kekhawatiran terhadap praktek penyelewengan yang berpotensi terjadi di lingkup institusinya. Apalagi, pengadilan agama memiliki jumlah hakim yang sangat terbatas, ditengah banyaknya perkara yang ditangani. “Tahun lalu kami menyelesaikan 803 perkara, 405 diantaranya kasus perceraian. Sedang pegawai kami hanya 15 orang. Diantaranya tiga orang hakim, termasuk ketua ditambah tujuh honorer. Kami sadari, beratnya beban kerja ini tentu tidak dinafikan akan membuka peluang penyelewengan,” jelasnya.

Apalagi, perkara yang ditangani berkaitan harta warisan maupun sengketa bisnis ekonomi syariah. Jika tidak dibentengi integritas, dikhawatirkan para hakim dapat terjerumus dalam godaan korupsi, sogok ataupun pungutan liar. “Kami punya 42 kewenangan. Bukan tidak mungkin bisa menjadi ruang arogansi bagi hakim. Sehingga pencanangan ini bertujuan sebagai wujud komitmen menghindari praktek penyelewengan,” sambungnya.

Mustafa tidak memungkiri arus keterbukaan informasi mendorong pengawasan publik semakin ketat. Sedikit saja penyelewengan, pasti mencederai nama baik institusi. Pencanangan diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolres Muna, Kajari Muna, Dandim 1416 Muna, Ketua Pengadilan Negeri Muna dan Bupati Muna. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy