Pariwara
HEADLINE NEWS

Upah Dipangkas, Perawat di Muna Unjukrasa Minta Aparat Audit Keuangan Dinkes

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah perawat dari berbagai Puskesmas di Muna melakukan demonstrasi. Mereka menuntut Dinas Kesehatan (Dinkes) terbuka dan transparan dalam mengelola dana kapitasi dan insentif perawat. Selain demonstrasi, perawat juga melaporkan dugaan korupsi dan dugaan praktik pungutan liar kepada Kejaksaan Negeri Muna. Aksi yang diikuti sekira 50 orang perawat tersebut di lakukan di Kantor Dinkes Muna. Massa diterima untuk berdialog. Di ruang Plt.Kepala Dinkes Muna, Hasdiman, dialog berlangsung panas.

PROTES : Para perawat menggelar aksi protes dugaan pemotongan dana kapitasi dan insentif perawat mereka. Aksi digelar di kantor Dinkes Muna dan berlanjut di Kejari Muna. Di kantor Kejari, para perawatan mengadukan dugaan korupsi dan dugaan pungutan liar.

Soal insentif misalnya, perawat dengan tugas khusus seharusnya di upah Rp.600 ribu, dipotong menjadi Rp.200 ribu per bulan. Sedangkan perawat biasa dari Rp.350 ribu dikurangi menjadi Rp.200 ribu per bulan. Kebijakan itu dinilai sarat indikasi korupsi. “Belum lagi pas kami terima di Puskesmas, ada lagi potongan Rp.25 ribu. Katanya biaya administrasi,” kata Indra, perwakilan perawat, Kamis (7/2). Selain pemotongan insentif, Dinkes juga dituding mengurangi pendapatan perawat dari dana kapitasi. Hal tersebut terjadi di Puskesmas Katobu dimana perawat hanya di bayar Rp.100 ribu selama sembilan bulan bertugas. “Anehnya, saat perawat akan sudah mulai bersuara, Dinkes malah mengeluarkan edaran yang bermuatan jebakan,” timpal Alimin, koordinator lapangan dalam aksi tersebut.

Surat dimaksud ialah edaran Dinkes Muna mengenai pendataan kembali jumlah pegawai sukarela. Hanya saja, dalam edaran yang dikeluarkan 4 Februari tersebut terdapat poin yang menegaskan tidak ada hak keuangan bagi perawat sukarela. Perawat diminta bertanda tangan bermaterai. “Dari sisi yuridis, ini jebakan supaya perawat tidak bisa menuntut hak dengan alasan ada bukti tanda tangan tanpa insentif itu,” ungkap Alimin.

Tudingan tersebut dibantah Plt. Kepala Dinkes Muna, Hasdiman. Ia menganggap perawat tidak mengerti seluk beluk kebijakan. Ia membenarkan berkurangnya pendapatan perawat. Namun ia berdalih jika hal itu disebabkan banyaknya jumlah pegawai sukarela yang mencapai 1.741 orang. Makanya, Dinkes berinisiatif memaksimalkan anggaran yang ada, termasuk mendata ulang. “Namanya juga pegawai sukarela, seharusnya justru bersyukur kalau di beri honor. Seharusnya tidak ada hak keuangan mereka,” paparnya.

Hasdiman menegaskan, Dinkes ataupun Puskesmas tidak melakukan pungli. Soal kabar potongan dana kapitasi, ia membantah hal tersebut. Hasdiman tidak keberatan jika diadukan ke penegak hukum sebab ia berkeyakinan punya rujukan hukum yang kuat. “Silahkan saja, jelasnya kami punya petunjuk teknis sebagai pegangan,” urainya.

Dialog tersebut akhirnya berakhir tanpa kesepahaman. Demontran memilih menggelar aksi di hadapan gedung Kejari Muna. Perawat memutuskan menempuh jalur hukum dengan mengadukan dugaan pungli dan dugaan korupsi ke Kejari Muna. Laporan dibuat dengan pokok aduan mengenai potongan insentif, dugaan korupsi dana kapitasi, pemotongan honor perawat desa terpencil dan dugaan korupsi dana operasional kesehatan. “Kami minta Dinkes dan seluruh puskesmas diaudit oleh penegak hukum. Kami yakin terdapat indikasi korupsi berjamaah didalamnya,” imbuh Jufri, Ketua HMI Cabang Raha usai mengawal aksi tersebut. (ode/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy