Pariwara
HEADLINE NEWS

Banyak Tugas, Harusnya KPU tak Urus Iklan Kampanye

KENDARIPOS.CO.ID — Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 32 tahun 2018, pelaksanaan kampanye melalui iklan di media massa akan dilakukan selama 21 hari, yakni 24 Maret hingga 13 April 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir Muthalib, mengungkapkan, kampanye di media massa akan difasilitasi oleh KPU. Natsir optimis, hal tersebut bisa dilakukan dengan adil dan berimbang pada semua peserta Pemilu.

“KPU akan memfasilitasi kampanye media massa. Tapi hanya peserta pemilihan presiden (Pilpres), partai politik (Parpol), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan Caleg DPR dan DPRD menginduk di partai,” ungkap Natsir. Ia menekankan, pembagian jadwal kampanye akan dilakukan secara adil dan seimbang. “Dari aspek penayangan, untuk stasiun televisi harus sama durasi dan frekuensi penayangan. Sedangkan, untuk media cetak harus sama space (ruang) pemberitaan dan frekuensinya,” kata Odjo, sapaan akrabnya.

Namun, beberapa pihak menilai keputusan itu akan menambah beban kerja KPU. Sementara itu Pengamat Politik, M. Najib Husain, berpendapat, kampanye iklan sebaiknya diserahkan pada peserta Pemilu. “Berikan saja sepenuhnya kepada mereka, tinggal bagaimana media memberikan ruang yang sama kepada para Caleg,” imbau Najib. Menurutnya, KPU bisa saja jadi korban, disoroti apabila asas keberadilan tidak mampu diwujudkan.

“Menurut saya, “bola liar” ini tidak seharusnya diambil oleh KPU. Karena mereka punya banyak persoalan lain yang harus diselesaikan,” tutup Najib. Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sultra, Tumaruddin, menilai, dengan tambahan beban kerja ini, KPU bisa kerepotan. “KPU punya keterbatasan anggaran maupun tenaga. Mereka sebaiknya tidak harus sampai mengurusi hal seperti ini. Cukup fokus saja pada tugas yang lain. Ini (fasilitasi kampanye media massa) terlalu jauh,” ujarnya.

Dia mengingatkan, Pemilu kali ini lebih berat dari sebelumnya dan tentu membutuhkan energi serta sumber daya yang besar. “Harusnya biarkan saja. Namun yang perlu diingat, KPU harus konsisten melakukan upaya pencegahan agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat,” imbuh anggota fraksi PKS ini. Di samping itu, Tumaruddin meminta masyarakat agar bisa menjatuhkan pilihan pada kandidat yang memiliki kompetensi.

Demokrasi ini tidak dilihat dari kemampuan logistik para kandidat, melainkan mereka dipilih oleh rakyat karena kapasitasnya untuk menduduki kursi Anggota Dewan. Meski demikian, ia tetap menghargai keputusan KPU. Pada dasarnya, kata dia, KPU Sultra khususnya, hanya menjalankan undang-undang yang ada. “Kita berharap, KPU dan Bawaslu masing-masing bisa menjalankan tugasnya. Ini harus diatur sebaik mungkin. Jangan sampai menimbulkan masalah di masyarakat,” tandasnya. (b/m7)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy