Pariwara
Nasional

Moratorium Belum Dicabut, DOB Dibahas Usai Pilpres

Tjahjo KumoloMendagri

KENDARIPOS.CO.ID — Sempat tenggelam, kini wacana pemekaran daerah hingga pemindahan Ibu Kota Negara kembali muncul ke permukaan. Pemerintah meyakini, wacana pemindahan Ibu Kota hingga pembentukan daerah otonomi baru (DOB) bisa diimplementasikan. Dengan catatan, kesiapan daerah tersebut benar-benar menunjang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, moratorium daerah otonomi baru (DOB) masih berlaku. Dan belum dicabut. “Usulannya sudah banyak. Ada yang tersendat sampai belasan tahun. Nanti usai Pilpres, akan dibahas. Dipertimbangkan lagi,” kata Tjahjo, Senin (7/1/2019). Masalah yang muncul, lanjut dia, soal administrasi. Konflik terkait pemindahan ibu kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kelemahannya begitu kentara. Dari lokasi perkantoran, personel dan lembaga-lembaga lain yang belum ada. Kita tidak berani berandai-andai. Nanti setelah Pilpres akan kita bahas,” jelas dia. Ia menambahkan, zaman dahulu, anggaran pembangunan seimbang dengan anggaran rutin. Tapi sekarang anggaran belanja modal paling hanya 15 persen atau 20 persen dari total belanja keseluruhan. Ini akibat banyaknya jumlah aparatur negara baik di pusat maupun daerah. Akibatnya anggaran pembangunan, anggaran belanja modal mengecil secara persentase.
Begitu pula dengan pemindahan Ibukota Negara yang diwacanakan ke Palangkaraya. “Untuk proses DOB saja syaratnya banyak yang belum lengkap. Pemindahan ibukota tentu akan lebih detail. Itu nanti ya, semua setelah Pilpres,” tegasnya.

Terpisah Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono mengatakan moratorium DOB belum dicabut. “Belum ada itu. Tak ada itu,” terang Soni. Ia menjelaskan, moratorium tersebut dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi. Sebab, kemunculan daerah otonomi baru bisa mengubah teknis pelaksaan Pilkada atau Pemilu. Beberapa aspek perlu disesuaikan bila daerah otonom baru dibentuk. Hal itu juga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. “Paling nyaman karena tidak mengganggu dapil. Ini kan daerah pemilihan bisa berubah. Karena DOB, anggaran juga bisa berubah. Jadi malah menimbulkan masalah daripada manfaat,” imbuhnya. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy