LPSDK Bukan Gambaran Pasti – Kendari Pos
Politik

LPSDK Bukan Gambaran Pasti

Ilustrasi Dana Kampanye

KENDARIPOS.CO.ID — Demi terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang ideal dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat. Pasalnya, regulasi yang ada saat ini masih memperlihatkan beberapa kelemahan. Dana kampanye, misalnya. Walaupun ada limitasi jumlah yang bisa diterima oleh peserta Pemilu, namun pengawasannya masih lemah. Sehingga, ada kemungkinan sebagian transaksi politik tidak dilaporkan secara terbuka. Nominal dana kampanye yang tertera pada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) bisa saja jauh dari kenyataan.

“Kami hanya meminta mereka melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye. Kami tak sampai menginvestigasi apakah mereka melaporkan keseluruhan jumlah dana yang diterima atau tidak. Itu bukan ranah kami untuk memaksa mereka melaporkan sejujur-jujurnya,” ungkap Ade Suerani, Koordinator Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Ia mengaku, KPU hanya mengecek apakah informasi yang dimasukkan sesuai format yang ditetapkan atau tidak. “Kami hanya memastikan bahwa laporannya sesuai format. Misalnya, kolom informasi, jangan sampai pengeluaran dicatat sebagai pemasukan atau sebaliknya, jasa dicatat sebagai barang atau sebaliknya. KPU tidak punya kewenangan untuk menelusuri jumlah tersebut benar-benar nyata atau tidak. Yang penting laporannya sah, maka itu yang kami catat. Disinilah peran publik dibutuhkan,” sambung Ade Suerani.

Saat ditanya apakah ada sanksi pada peserta yang tidak jujur melaporkan, lulusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada itu menyebutkan, bisa saja dilaporkan ke kantor akuntan publik. “Dalam hal kampanye yang dananya tidak dilaporkan, tak ada sanksi dari pembuat regulasi. Namun, masyarakat bisa melaporkan ke kantor akuntan publik. Mereka nanti yang akan memberikan opini. Atau bisa saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra memiliki regulasi khusus terkait hal itu,” tuturnya.

Mantan staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra ini berharap agar kedepannya aturan terkait dana kampanye diperketat lagi. (b/m7)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy