Pariwara
Nasional

Banyak Hambatan dalam Berantas Korupsi, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Ketua KPK, Agus Rahardjo (dua dari kiri) didampingi seluruh Wakil Ketua KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR hari ini, Senin (28/1). Banyak hal dibicarakan dalam RDP itu. Salah satunya terkait keinginan KPK agar UU Tipikor direvisi.

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi III DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Senin (28/1). Dalam RDP tersebut, lembaga antirasuah menyinggung terkait kendala yang dihadapinya dalam menuntaskan kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, pihaknya begitu membutuhkan UU Tipikor baru. Sebab, masih adanya kendala regulasi dalam menangani perkara di KPK yang memunculkan hambatan tersebut. “Masih belum diaturnya sejumlah bentuk tindak pidana korupsi di UU Tipikor yang saat ini berlaku. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidak tersentuh dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan KPK saat ini,” jelasnya pada awak media, Senin (28/1).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy