Pariwara
Buton Utara

Pembahasan APBD-P 2018 Tuntas, Semua Fraksi DPRD Butur Sepakat

Penandatanganan nota kesepahaman antara eksekutif dan legeslatif di Gedung DPRD Butur.

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menuntaskan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

“Pembahasan anggaran perubahan telah tuntas ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif semua tepat waktu. Sedikit terjadi kemoloran karena bertepatan dengan massa reses anggota dewan,” ujar Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri Zakariah.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengungkapkan, tiga fraksi menyetujui proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam perubahan. Kendati demikian, setiap fraksi memberikan catatan penting untuk menjadi perhatian pihak eksekutif.

Fraksi Amanat Rakyat mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang pemuda dan olahraga.“Pelayanan publik khususnya di rumah sakit daerah diminta untuk ditingkatkan karena kerap dikeluhkan,” terangnya.

Kemudian, Fraksi Rakyat Bersatu juga mendesak pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan serta reformasi birokrasi untuk memperoleh hasil maksimal. “Sedangkan Fraksi Kebangkitan Demokrat berharap agar target APBD Perubahan dapat terealisasi sesuai yang diharapkan dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Buton Utara, Abu Hasan mengapresiasi pandangan fraksi dewan sebagai rekomendasi yang akan dijalankan. “Secepatnya disampaikan kepada gugernur untuk dijalankan,” tandasnya. (had)

Lanjut Bahas KUA-PPAS APBD 2019

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah tuntas menyelesaikan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara langsung bergerak cepat membahas draf kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019.

Bupati Butur Abu Hasan saat menyampaikan draf KUA-PPAS APBD 2019.

Penyerahan APBD 2019 tersebut diterima langsung Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah, Wakil Ketua DPRD, Sujono dan Abdul Salam Sahadia dan disaksikan Sekretaris Kabupaten, Muh. Yasin dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, (7/11/2018).

“KUA PPAS APBD 2019 sementara dibahas,” ujar Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri
Zakariah.

Sementera itu, Bupati Butur Abu Hasan menuturkan, Draf KUA PPAS telah diserahkan. Sesuai Permendagri, batas waktunya sampai November. Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu mengungkapkan, prioritas pembangunan tetap disektor pertanian dan infrastruktur. Selain itu, pelayanan pendidikan, kesehatan dan pengelolaan kebudayaan daerah.

“Pembangunan skala prioritas tetap prorakyat untuk mewujudkan kesejahteraan, peningkatan perekonomian dan menekan angka pengangguran,” tambah Abu Hasan. (had).

Serap Aspirasi , Kawal di Parlemen

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) terus menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Tiga kali dalam setahun, 20 legislator meliputi unsur pimpinan dan anggota melakukan reses menyerap aspirasi dan keluhan-keluhan rakyat. Usulan-usulan program pro rakyat terus disuarakan. Untuk membangun Lipu Tinadeakono Sara yang sejahterah dan lepas dari daerah tertinggal.

Anggota DPRD Butur La Udu saat melakukan reses di Desa Konde Kecamatan Buton Utara

Tak hanya itu, DPRD Butur juga intens melakukam fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif terutama progres capaian organisasi perangkat daerah dalam menjalankan sejumlah program untuk membangun Buton Utara. Lembaga legesltafi itu, melakukan evaluasi setiap triwulan terkait serapanAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara, La Udu menuturkan, sebagai wakil rakyat telah berperan aktif untuk menerima, menyampaikan dan menindak lanjuti aspirasi maupun aduan masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, DPRD Butur telah bekerja esktra untuk rakyat sesuai tugas dan wewenang. Salah satunya, melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Tujuannya, memastikan secara langsung di lapangan mengenai hasil-hasil pelekasanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat guna memperoleh gambaran atau pun data untuk bahan perencanaan pembangunan pelayanan masyarakat ke depan.

“Selain itu, DPRD Butur selalu intens melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah setiap tahunnya,” ujar La Udu. (had)

Sepanjang 2018, DPRD Butur Hasilkan Enam Perda Inisiatif

Penandatangan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda 6 inisiatif legislatif 3 eksekutif.

KENDARIPOS.CO.ID — Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) patut diapresiasi. Sepanjang tahun 2018 telah mengusulkan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) dan telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil Ketua DPRD Buton Utara, Sujono menuturkan, peraturan daerah bukan hanya mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Tetapi juga sebagai bentuj perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Olehnya itu, DPRD Butur menginisiasi enam rancangan peraturan daerah, yaitu standar pelayanan minimum bidang pemerintahan, pengelolaan barang milik daerah, izin lingkungan, kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita, perlindungan guru, dan pendidikan baca tulis alquran.

Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan menuturkan, eksekutif mengusulkan tiga usulan raperda tentang pemungutan pajak hiburan, penyelenggaran penanaman modal, dan retribusi pelayanan pelabuhan.

Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menambahkan, Butur merupakan daerah yang sangat potensial dalam memacu sektor hibuaran sebagai bagian kemajuan sektor pariwisata yang tentunya berbasis budaya.

“Berbagai penyelenggaraan hiburan baik dalam bentuk tontonan, pertunjukan, permainan atau keramaian yang dapat dinikmati dapat dipungut bayaran. Sehingga dengan adanya peraturan daerah ini, akan menjadi dasar hukum dalam melakukan pungutan yang pada akhirnya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah,” urainya. (had)

DPRD Butur Desak Pemprov Sultra Benahi Jalan Provinsi

Wakil Ketua DPRD Butur, Salam Sahadia.

KENDARIPOS.CO.ID — Masyarakat Kabupaten Buton Utara (Butur) terus mengeluhkan kondisi jalan berstatus provinsi yang rusak parah dan tak teraspal hingga kini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur juga turut angkat suara mendesak Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) menunaikan kewajibannya membanahi ruas jalan sepanjang 113 kilometer itu.

“Kita sudah melakukan komunikasi lewat Pemkab Buton Utara dan mendiskusikan bagaimana tindak lanjut jalan provinsi. Kondisinya, jauh dari kata layak dan luar biasa rusaknya. Sehingga pihak kabupaten mengusulkan agar Pemprov Sultra melakukan pembenahan,” ujar Wakil Ketua DPRD Butur, Salam Sahadia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/10).

Politisi Partai Demokrat Butur itu berharap, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bisa menuntaskan persoalan jalan provinsi yang ada di Butur. Langkah komunikasi secara personal maupun kelembagaan terus disuarakan pihak DPRD Butur. “Setelah dikonfirmasi, tahun 2019 ada satu atau dua ruas yang dibenahi kurang lebih sepanjang 30 kilometer,” terangnya.

Salam Sahadia mengatakan, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Butur harus ada perwakilan putra daerah Butur yang duduk di legislatif provinsi dalam kontestasi tahun politik. Yakni, diberikan amanah untuk memperjungkan semua aspirasi. “Jadi memang harus ada kesadaran politik baru masyarakat Butur. Harus mengirim perwakilan putra daerah Buton utara yang duduk di Parlemen untuk memperjuangkan semua ini,” pendapatnya. (had)

Pelayanan RSUD di Butur Harus Ditingkatkan

Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri Zakariah.

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara terus menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Hal yang cukup menjadi perhatian terkait pelayanan kesehatan di daerah berjuluk Lipu Tinadeakono Sara tersebut harus ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak warga mengeluhkan belum maksimalnya proses pelayanan warga ketika berobat.

Ketua DPRD Buton Utara, Rukman Basri Zakariah menuturkan, dalam proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2018. Tiga fraksi memberikan catatan atau masukan ke eksekutif untuk ditindak lanjuti terutama disektor pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kerap dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pelayanan publik khususnya di rumah sakit daerah diminta untuk ditingkatkan karena kerap dikeluhkan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan serta reformasi birokrasi untuk memperoleh hasil maksimal,” ujar Rukman Basri Zakariah.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menuturkan, sebagai wakil rakyat terus menampung berbagai aspirasi untuk ditindak lanjuti kemudian dikawal dan direalisasikan untuk kemwujudkan kesejahteraan masyarakat. (had)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy