Pariwara
Muna

Muna Aman dari Sanksi, Rusman Minta OPD Langsung Bekerja

LM Rusman Emba

KENDARIPOS.CO.ID — Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018 Kabupaten Muna akhirnya ditetapkan sehari lebih cepat dari batas waktu yang diberikan Pemprov Sultra. Sebelumnya, Pemkab diminta agar menyelesaikan RAPBD-P paling lambat 6 November. Jika tidak, Pemkab Muna dipastikan tidak memiliki perubahan anggaran yang juga berdampak pada alokasi dana kontingen Porprov dan insentif paramedis.

Dokumen APBDP akhirnya sah menjadi peraturan daerah setelah dibahas selama kurang dari 10 hari. Penetapan dilakukan satu hari lebih cepat dari deadline Pemprov Sultra. Bupati Muna, LM. Rusman Emba, bersyukur sebab sanksi dapat dihindari. Ia meminta, seluruh Organisasi Perangkat Daerah langsung bekerja mengejar serapan anggaran.

“Baru kali ini kita ditegur Pemprov. Saya sebenarnya kaget juga karena tahun sebelumnya normal saja. Tapi alhamdulilah ini bisa diselesaikan,” katanya dalam sidang paripurna, Senin (5/11) sore lalu. Rusman mengakui, sejumlah item pekerjaan tidak dapat dipaksakan selesai tahun ini. Meski begitu, ia berharap instansi teknis dapat bekerja cepat melaksanakan semua program APBDP. Masih ada 45 hari lagi sebelum tahun anggaran 2018 ditutup.

“Serapan anggaran masih di atas 50 persen. Ini harus dikejar, paling tidak seperti tahun lalu sekitar 90 persen lebih,” pintanya. Mantan senator DPD RI itu menyinggung sejumlah paket proyek dari dana pinjaman. Katanya, beberapa diantaranya tidak dapat dilaksanakan lagi tahun ini. Hal itu karena pihak Bank belum mencairkan dana, sementara durasi waktu sudah sangat terbatas. “Seperti Pasar Laino dan sarana air bersih di Kontunaga, memang tidak bisa dipaksakan tahun ini. Kecuali pekerjaan jalannya, masih bisa dikejar,” papar Muna-1 tersebut.

Kendati begitu, Rusman bersyukur karena anggaran Porprov senilai Rp 7 miliar lebih ditambah bonus Rp 6 miliar sudah masuk dalam dokumen APBD-P. Demikian juga dengan insentif perawat RSUD Muna senilai Rp 10 miliar. Dua kewajiban itu dinilainya sangat urgen. “Kalau itu tidak ada masalah lagi. Tinggal menunggu pencairan saja,” janjinya.

Rusman menambahkan, otoritanya mendapat sejumlah pos anggaran untuk menambal defisit APBD-P. Diantaranya dana bagi hasil dari Pemprov Sultra dan dana sisa lebih pemakaian anggaran (Silpa) Rp 23 miliar. Sehingga, pendapatan dalam APBD-Perubahan hanya bertambah Rp 29 miliar menjadi Rp 1,157 triliun. Sedangkan untuk belanja, tercatat mencapai Rp 1,27 triliun atau naik senilai Rp 69 miliar dari APBD induk.

“Saya harap APBD-P ini bisa menjadi instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Penetapan APBD-P memang menyita waktu dan konsentrasi DPRD Muna dan Pemkab. Makanya, Ketua DPRD Muna, Radjab Biku, meminta Pemkab melaksanakan APBD-P dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat harus mendapat keuntungan dari program yang dijalankan. “Kami siap mengawal semua amanah APBDP,” pungkasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy